Beranda News Pilgub Lampung Pilgub Lampung, Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Politik Uang Secara TSM

Pilgub Lampung, Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Politik Uang Secara TSM

856
BERBAGI
Ketua Bawaslu Lampung menyampaikan hasil pemeriksaan administrasi terkait laporan dugaan politik uang yang dilakukan pasangan Arial Djunaidi-Chusnunia Chalim, Selasa malam (3/7/2018).
Ketua Bawaslu Lampung menyampaikan hasil pemeriksaan administrasi terkait laporan dugaan politik uang yang dilakukan pasangan Arial Djunaidi-Chusnunia Chalim, Selasa malam (3/7/2018).

TERASLAMPUNG.COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung memutuskan laporan tim sukses Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan Herman HN-Sutono tentang  dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

“Memutuskan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materia, serta dapat diregistrasi dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya,” kata Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, di ruang sidang Kantor Gakkumdu Bawaslu Provinsi Lampung, Jalan Jendral Sudirman, Bandarlampung, Selasa malam (3/7/2018).

Menurut Fatikhatul, laporan-laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang sudah memenuhi syarat dan pokok perkara akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan menghadirkan tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 dan 2 selaku pelapor dan nomor urut 3 sebagai terlapor.

“Dua hari sejak hari ini, maka kami akan mengundang kembali guna tahapan sidang berikutnya,” kata dia.

Anggota tm kuasa hukum nomor urut 1, Ahmad Handoko, mengapresiasi langkah Bawaslu yang sudah menerima dan menerima laporan pihaknya,  Meski begitu, kata dia, pihaknya akan menambah satu lagi bukti dan saksi dugaan politik uang di Kabupaten Tanggamus.

“Tadi disebutkan bahwa laporan politik uang sudah terjadi hampir diseluruh kabupaten se-Lampung. Kami akan tambah satu lagi bukti berikut data dan saksi agar Bawaslu tahu kalau tindakan politik uang dari paslon nomor urut 3 terstruktur, sistematis, dan masif. Sekali lagi kami tekankan, insya Allah jika ini semua terbukti maka akan ada pilgub ulang,” katanya.

Tim kuasa hukum nomor urut 2, Lenistan Neinggolan, dari Badan Bantuan Hukum Advokasi PDI-Perjuangan, mengatakan keputusan benar atau tidaknya laporan dugaan politik uang ini ada ditangan Bawaslu.

“Benar atau tidak, kami tetap yakin. Karena laporkan ini terjadi lebih dari separuh provinsi. Kami juga akan mengajukan saksi dan alat bukti baru dalam persidangan selanjutnya,” tegas Lenistan.

Tim kuasa hukum nomor urut 3, Wan Kodir, mengaku, sidang awal ini hanya sebatas pembacaan syarat formil.

“Sidangnya kan belum. Untuk itu, kami juga akan siapkan segala sanggahan,” katanya.

Loading...