Pilgub Lampung, Ini Surat Terbuka KMLUPB untuk Pansus Politik Uang

Ratusan massa dari posko demokrasi menolak hasil pleno KPU Lampung,Minggu (8/7/2018).
Ratusan massa dari posko demokrasi menolak hasil pleno KPU Lampung,Minggu (8/7/2018).
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Koordinator Koalisi Masyarakat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KMLUPB) Rachmat Husein membuat surat terbuka bagi Pansus politik uang di DPRD Provinsi Lampung yang dia nilai loyo dan omong kosong.

Berikut ini surat terbuka dari koordinator KMLUPB yang diterima teraslampung.com Senin (22/10):

Surat terbuka untuk Pansus Politik Uang DPRD Lampung. Kalian loyo dan cuma omong kosong !

Undang Undang, aturan dan hukum dunia bahkan agama mengajarkan kita untuk membela dan memilih calon pemimpin yang jujur, bermartabat, dan bermanfaat, punya wawasan keilmuan, pengalaman dan bukan sekedar punya uang karna di back up pengusaha yang serakah melahap hasil bumi, mengorbankan rakyat, dan menipu peraturan

Pilgub Lampung memang telah usai bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas sementara bagi rakyat Lampung inilah salah satu bentuk sulap, sihir, penipuan terbesar dan ternahal pasca 2014, hukum dunia dan azab tidak akan pernah tertukar, hanya menunggu waktu saja.

Lantas aktor selanjutnya adalah para inisiator pansus politik uang di DPRD Lampung.

Publik tentu masih ingat, bagaimana proses pembentukan Pansus yang super duper heboh nya. Seolah olah PANSUS adalah jawaban dari kegelisahan rakyat atas kekacauan Pilgub yang didalangi Arinal – Nunik dan Purwanti Lee bos PT. Sugar Group Companies.

Para anggota DPRD Lampung yang pro kontra sejak awal pembentukan pansus sangat heroik ketika itu. Hingga ada saling sikut berebut microphone pimpnan sidang. Mereka para legislator begitu semangat pada proses pembentukannya namun melempem pada proses kerjanya, bahkan para pelaku yang di panggil pun tidak ada hadir. Ada nama Purwanti Lee, Barlian Mansyur dll yang ternyata tak kunjung hadir seraya mengejek para inisiator PANSUS. Sungguh sebuah penghinaan dan kehormatan yang terjual, hebatnya sampai hari ini pansus yang bekerja dengan biaya dari APBD rakyat Lampung tidak pernah kunjung usai. Hasilnya mungkin sudah bisa ditebak, hanya sebatas seremonial bahwa ada politik uang dalam pilgub dan Bawaslu kurang maksimal mengawasi. Hanya itu, kalo pun pansus akan buat kesimpulan…

Jadi pertanyaan kita, kenapa pansus DPRD yang katanya terhormat itu (kita semua tahu nama, keluarga, dan rumah mereka) tidak menyelesaikan tugas yang dibiayai uang rakyat tersebut, silahkan interpretasikan dan jawab kenapa anggota Pansus politik uang sekarang hanya sibuk urusan pencalegkan mereka kembali.
Apakah rencana pemanggillan Purwanti Lee yang sempat gagal ternyata sudah berlangsung dan pertemuan tidak dilakukan di gedung DPRD Lampung ? Entah…

Ternyata jauh lebih terhormat dan mulia buruh, petani, nelayan yang bekerja dengan tenaga dan keringatnya sendiri untuk membela keluarganya ketimbang orang-orang yang katanya terhormat bahkan semua sisi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dibiayai negara, hasil pajak dan retribusi yang di pungut dari buruh kasar, petani, dan nelayan tetapi culas..

Salam…RHDC