Beranda News Pilgub Lampung Pilgub Lampung, KAHMI Tolak Calon Gubernur Titipan Korporasi

Pilgub Lampung, KAHMI Tolak Calon Gubernur Titipan Korporasi

779
BERBAGI
Eddy Rifa'i (kedua dari kiri) pada Rakorwil KAHMI Lampung, Sabtu (14/10/2017).

TERASLAMPUNG.COM — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lampung menolak campur tangan korporasi dalam Pilgub Lampung 2018. KAHMI Lampung juga menolak calon gubernur (cagub) titipan korporasi.

“KAHMI Lampung menolak calon gubernur-wakil gubernur yang disokong oleh korporasi,” ujar Anggota Majelis Pakar KAHMI Lampung Dr.Eddy Rifai, usai menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), di Gedung Garuda Yaksa Sukadanaham, Bandarlampung, Sabtu (14/10/2017).

Alasannya, kata staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung itu, hal itu dipastikan cagub-cawagub yang didanai korporasi tertentu, akan mempunyai beban pemenuhan konsesi demi kepentingan bisnis perusahaan tersebut.

“Masyarakat Lampung akan sulit mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Sebab, setelah nanti  terpilih, si gubernur ini akan lebih memilih kepentingan korporasi yang membiayainya, ketimbang rakyat yang memilihnya,” terang guru besar hukum ini.

Karena itulah, tegas Eddy, berbagai elemen KAHMI Lampung mesti melihat persoalan ini sebagai sebuah keresahan yang harus segera diantisipasi.

“Jangan sampai demokrasi ternodai dengan kepentingan-kepentingan bisnis yang akhirnya menafikan makna demokrasi itu sendiri, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegas Eddy.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Majelis Penasihat KAHMI Lampung, Syaripudin Basyar dia menyatakan dukungan terhadap cagub-cawagub yang digagas KAHMI Lampung harus bebas dari praktik-praktik kolonialisme kapitalis baru yang menjajah hak-hak rakyat, yang hari ini ditindas dan dijajah oleh kekuatan korporasi.

“KAHMI secara kelembagaan tidak menginginkan pemimpin Lampung mendatang lebih berpihak pada perusahaan daripada rakyat,” pungkas Guru Besar UIN Raden Intan Lampung itu.

Untuk itu, pihaknya berembuk dalam sebuah wadah yang dinamakan Garuda institut dalam mengantisipasi pemimpin lampung mendatang yang dilatarbelakangi oleh korporasi.

“Ini juga termasuk tindaklanjut dari diskusi kita dahulu bahwa KAHMI menginginkan Gubernur Lampung kedepan pemimpin yang mengerti dunia akhirat. Pemimpin yang tidak berpihak kepada kepentingan korporasi nya, bukan kepada rakyat. Karena pembangunan lampung kedepan harus terarah,” kata dia.

TL/HLS