Beranda Politik Pilgub Lampung, MUI akan Keluarkan Fatwa Haram Politik Uang

Pilgub Lampung, MUI akan Keluarkan Fatwa Haram Politik Uang

291
BERBAGI
Ketua MUI Lampung,Dr.K,H, Khairudin Tahmid

TERASLAMPUNG.COM — Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang (money politic) pada Pilgub Lampung 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung berencana akan mengeluarkan fatwa haram politik uang.

“Politik uang merupakan salah satu cara menghancurkan demokrasi dalam Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan diperlukan adanya payung hukum sehingga dapat mengatur kegiatan sosialisasi para kontestan pilkada. Apalagi, kpada 2018 Lampung akan menggelar pesta demokrasi yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua MUI Lampung, K.H. Khairudin Tahmid, dalam workshop Kampanye Setara dan Damai dalam Pilgub Lampung 2018, yang digelar KPU Lampung, Rabu (15/11/2017).

Menurut pakar tata negara UIN Raden Intan Lampung itu, saat ini nuansa persaingan antar kandidat sudah mulai terasa. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya media sosialisasi yang digunakan oleh kandidat dalam rangka merebut hati para pemilih berupa spanduk dan baliho disepanjang jalan di Provinsi Lampung,” katanya

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai penyelenggara pemilu, KPU mempunyai kewajiban membuat keputusan KPU agar para kontestan yang ingin maju tidak jor joran dalam melakukan sosialisasinya.

Karena, lanjutnya, berdasarkan berdasarkan keputusan KPU masa pendaftaran pasangan calon baru bisa dimulai dari tanggal 8 Januari 2018 hingga masa penetapan pasangan calon tanggal 12 Februari 2018.

Hal ini berarti, tambahnya, pasangan calon baru dinyatakan syah sebagai pasangan calon gubernur Lampung definitif.

“Melihat kondisi banyaknya calon yang sudah mulai melakukan sosialisasi, maka perlu dibuatkan payung hukum yang mengatur tindakan seseorang yang berkeinginan menjadi kontestan pada Pilkada dan bisa dikategorikan sebagai kampanye sebelum waktunya,” jelasnya.

Khairudin Tahmid menjelaskan dalam terminologi agama, payung hukum sangat urgen sekali supaya dapat mencegah terjadinya bahaya yang besar.

“Dalam terminologi agama diistilahkan perlunya dibuat payung hukum. Karena ini menjadi urgen dalam upaya untuk mencegah terjadi bahaya yang besar ad-Dhoraru yuzaalu bahaya harus dihilangkan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, payung hukum juga sebagai upaya mewujudkan kampanye yang setara dan damai. Sehingga dapat memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

“Istilah sosialisasi calon atau memperkenalkan calon adalah kegiatan yang kurang lebih hampir sama dengan kampanye, baik metode, alat peraga maupun konten yg disampaikan. Bedanya, kalau sosialisasi calon dilakukan saat yang bersangkutan belum menjadi calon definitif. Kalau kampanye dimana calon sudah menjadi calon definitif yang ditetapkan oleh KPU,” terangnya.

Diketahui, dalam workshop Kampanye Setara dan Damai dalam Pilgub Lampung 2018, di moderatori Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih dengan pembicara mantan Ketua KPU RI, Haidar Gumay, Kapolda Lampung Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo, Rektor UIN Lampung, Prof Muhammad Mukri, Ketua MUI Lampung KH Khairudin Tahmid, Rektor UBL, Yusuf Sulfarano Barusman dan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Loading...