Oleh Arizka Warganegara*
Sambil mendengarkan lantunan musik di flat sederhana kami, pikiran saya melayang ke suatu tempat yang berjarak 7156 mil, Lampung tanah kelahiran tercinta. Sebuah provinsi di ujung Pulau Sumatera, sebuah provinsi yang dahulu kala tekenal dengan hasil lada dan kopi, sebuah daerah yang sangat maju dengan peradaban Tulang Bawang yang termasyur, bahkan kontak perdagangan lintas benua menurut catatan I-Tsing telah terbangun sejak abad awal abad ke-7.
Alunan lagu Lampung Tanoh Lado pun menggambarkan betapa sejahtera-nya warga Lampung kala itu. Namun sayang tapi itu narasi dahulu, Lampung hari ini menurut survei menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatra dengan jumlah penduduk miskin per September 2017 mencapai angka 1.083.740 atau 13,04% dari total penduduk (BPS, 2018) bahkan survei terbaru BPS menempatkan Lampung menjadi provinsi paling tidak bahagia nomor 4 se-Indonesia, sebuah data statistik yang membuat rasa sebagai warga Lampung menjadi tidak nyaman.
Merujuk data yang dikeluarkan BPS tersebut, Lampung hanya bernasib lebih baik dibandingkan dengan 3 provinsi, Sumatrera Utara, Nusa Tenggara Timur dan dan Papua. Merespon hal ini, pakar pendidikan Lampung, Dr Thoha B Sampurna Jaya memberikan pandangan bahwa tingkat kebahagiaan ini juga berkorelasi dengan gambaran utuh pembangunan manusia di Provinsi ini. Belum lagi jika kita mengaitkan dengan data kemiskinan, maka sudah (lah) klop kedua data ini saling mendukung, kemiskinan dan kebahagiaan. Sebuah pekerjaan rumah yang berat dipangku oleh siapapun yang terpilih dalam ajang Pilgub 27 Juni 2018.
JIka melihat beberapa data survei, jelas sekali Lampung memerlukan injeksi kebijakan yang tepat sasaran dengan tujuan mengangkat Lampung dari kemiskinan dan ketidakbahagiaan sebagai bagian problematika yang tidak pernah selesai. Pengambil kebijakan seharusnya bekerja berdasar standar program yang jelas, terukur, dan kontinu. Kepimpinan Lampung mesti kuat secara akademik dan praktik serta bekerja berdasarkan konfirmasi validitas data. Blue print pembangunan harus sistematis, jelas jalur kerja dan sasaran dan tentu saja harus diarahkan pada kebijakan atau insentif kebijakan yang peka terhadap kemiskinan (pro poor policy) dan gap ekonomi.
Pada bagian lain, pembangunan infrstruktur disebabkan APBD yang terbatas mesti berdasar kebutuhan dan tidak mungkin semua infrastruktur dibangun dalam satu periode, membuka akses ekonomi daerah tertinggal dengan pembangunan infrastuktur mesti menjadi prioritas. Dan percepatan pembangunan juga bisa dilakukan dengan human capital investment dan untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah diatas yang begitu kompleks, Lampung tentunya memerlukan kepemimpinan yang visioner dan pekerja keras.
Saran
Bagaimana harus memulai? tentunya pada era demokrasi, pendulum politik menjadi pintu pembuka faktor kenegaraan yang lain. Proses pemilihan umum atau pilkada menjadi titik tolak setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah, apalagi ada ‘kewajiban’ menjadikan visi misi kepala daerah terpilih menjadi blue print kebijakan selama lima tahun ke depan. Dalam konteks ini tentunya ajang pemilu atau pilkada menjadi sangat penting bagi kemajuan sebuah daerah.
Pilkada dalam hal ini Pilgub Lampung akan menjadi tolok ukur kepemimpinan sekaligus tolok ukur kehendak rakyat terhadap sosok pemimpin yang diinginkan oleh mereka. Jangan gadaikan Lampung hanya untuk alasan yang tidak substantif misalkan uang, gula, minyak, jabatan dan lain-lain. Memilih adalah kehendak rasional dan hati yang sepatutnya tidak boleh ter-interupsi dengan alasan yang pragmatis apalagi kita sebagai kelompok bukan elit, tentunya berbeda dengan kelompok elit yang sememangnya mempunyai kepentingan dengan calon yang terpilih, tim sukses misalkan atau teman separtai. Sekali lagi, jangan termanipulasi oleh kepentingan kompetitif antarelite, sebagai kelompok bukan elite, kita seharusnya peka dan punya pilihan politik yang cerdas di antara rumitnya memilih dengan pilihan-pilihan yang tidak ideal.
Dan untuk mereduksi kemungkinan kita salah pilih, atau pilihan terinterupsi dengan hal-hal yang pragmatis sehingga pilihan tersebut menjadi tidak ideal. Saya menawarkan beberapa tips yang dapat dipakai oleh pemilih untuk menentukan pilihan politiknya dalam Pilgub 27 Juni 2018 mendatang.
Pertama, pastikan bahwa anda terdaftar dalam list mata pilih pada TPS (Tempat Pemilihan Suara) lingkungan anda tinggal, kritis terhadap petugas yang mendata mata pilih menjadi sangat penting karena dari sinilah semua dimulai. Walau ada aturan teknis yang memudahkan untuk memilih, registrasi mata pilih menjadi tolak ukur pertama sukses tidaknya penyelenggaraan Pilgub kali ini.
Kedua, ini yang paling penting, pastikan bahwa anda menyalurkan suara politik anda dengan mendatangi TPS. Pemerintah juga sudah mengumumkan hari libur pada tanggal 27 Juni 2018, ini menjadi sebuah penegasan bahwa kedatangan anda ke TPS adalah sebuah ‘kewajiban’ dan penting bagi kemajuan demokrasi negeri
Ketiga, setiap calon menawarkan manifesto politik, melalui visi dan misi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memasilitasi bahwa visi misi setiap calon mudah diakses untuk dibaca dan dipelajari. Sebagai pemilih yang baik tentunya tidak ada salahnya kita membaca setidaknya 10 menit untuk masing-masing visi misi yang ditawarkan oleh kandidat, penting juga untuk menilai dan merefleksikan merujuk pada kebutuhan program pembangunan apa yang paling penting untuk Lampung. Jangan terpancing dengan situasi yang sifatnya spekulatif dan tidak mendidik misalkan anda memilih karena tekanan pihak tertentu bukan memilih berdasarkan pilihan anda, sekali lagi jangan bohongi pilihan politik anda. Pada bagian lain penting juga dipahami menerima benda yang bersifat material dan menukarnya dengan suara anda adalah bentuk penghianatan terhadap nilai demokrasi.
Keempat, setelah anda mempelajari visi-misi dan program yang ditawarkan, tidak ada salahnya anda berdiskusi degan kolega dan kerabat serta menambah pengetahun dengan membaca berita mengikuti perkembangan kampanye calon sehingga pilihan politik anda menjadi lebih mantap. Tahap ini dilakukan bukan untuk serta merta mengubah pilihan politik yang mungkin sudah ada dibenak anda, proses dialog dan diskusi ini penting untuk memantapkan pilihan.
Kelima, penting juga pengawasan dilakukan oleh masyarakat terhadap pelanggaran Pilkada, ada Sentra Gakkumdu yang bisa dipakai untuk melaporkan setiap kegiatan yang mencurigai melakukan pelanggaran Pilkada, misalnya jika terlihat oleh anda ada timses yang membagi sembako dan uang. Sebenarnya perlu ada inovasi untuk pengawasan, pada pemilu 2014 yang lalu, ada aplikasi pengawasan pelanggaran pemilu, namun sayang tidak untuk kali ini, padahal aplikasi itu sangat membantu pengawasan pelanggaran.
Keenam, pada hari H hadirlah diawal waktu untuk mencoblos pilihan politik anda. Datang awal waktu ini sangat menguntungkan buat anda, datang awal membuat anda tidak perlu menunggu lama di TPS, sekaligus momen ini bisa dimanfaatkan untuk mengajak teman atau kerabat mendatangi TPS, dengan datang awal anda mempunyai waktu lebih dan menjadi contoh untuk mengajak teman atau kerabat menyalurkan pilihan politiknya.
Beberapa tips di atas saya pikir relevan sebagai panduan teknis untuk PIlgub Lampung yang lebih baik. Pada akhirnya kita ingin rakyat menggunakan suaranya dengan benar dan tepat, pilihan politik tidak terinterupsi dengan kepentingan sesaat yang akan merugikan Lampung lima tahun medatang. Selamat berdemokrasi Lampung…
* Dosen FISIP Universitas Lampung, Mahasiswa S-3 University of Leeds, Inggris
