Beranda Views Opini Pilkada dan Visi Pemimpin

Pilkada dan Visi Pemimpin

151
BERBAGI
Ridwan Saifuddin

Ridwan Saifuddin*

Lagi, pesta politik lima tahunan akan berlangsung tahun ini: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap kedua yang akan berlangsung di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Indonesia. Beragam kepentingan dipastikan akan mewarnai: politik, ekonomi, juga jabatan birokrasi.

Setiap kali Pilkada, dinamika politik di daerah selalu meningkat. Mesin-mesin politik bekerja. Roda sosial-ekonomi masyarakat terimbas. Organisasi-organisasi yang mati suri, ada angin untuk tampil kembali. Ormas baru bermunculan. Beberapa sektor ekonomi juga berpeluang menambah omset, seperti industri percetakan, konveksi, sampai bisnis pertunjukan.

Birokrasi di daerah juga terdampak. Pemerintah punya tanggung jawab untuk terselenggaranya Pilkada yang aman dan lancar. APBD harus disiapkan. Juga, hasil Pilkada, nantinya akan secara langsung memengaruhi posisi, komposisi, dan struktur kekuasaan pemerintahan di daerah lima tahun kemudian. Keterlibatan ASN dalam Pilkada bukan hal baru di hampir semua daerah. Meski itu dilarang.

Rotasi kekuasaan lewat Pilkada tampak masih dimaknai tak lebih sebagai pesta. Ajang kontestasi pesona melalui media iklan dan pertunjukan. Rakyat mendapatkan hiburan, bingkisan, dan tak ketinggalan “salam-sapa” dari kontestan. Janji tak kurang pun diberikan. Yang kurang adalah, tampilnya visi kepemimpinan yang mampu meyakinkan rakyat akan kondisi daerah dan kehidupan yang lebih baik.

Konstituen kebanyakan tak paham visi calon pemimpinnya, tak tahu, atau memang tidak mau tahu. Visi calon pemimpin biasanya hanya dibahas di ruang terbatas. Padahal kualitas calon akan terlihat dari visi yang ditawarkan. Visi membedakan orientasi calon pemimpin. Akan dibangun seperti apa daerah ini? Akan dibawa kemana masyarakatnya? Akan dibentuk seperti apa pembangunannya?

Visilah yang membedakan pemimpin dengan yang dipimpin. Pemimpin visioner harus (lebih) tahu bagaimana arah dan hasil yang ingin ia capai dalam masa kepemimpinannya. Tidak ada kepemimpinan tanpa visi, meski ada sosok yang disebut pemimpin. Tentu, dalam implementasi upaya pencapaian visi akan banyak faktor yang memengaruhi.

Arah Pembangunan

Dalam kerangka perencanaan pembangunan, dikenal perencanaan jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (20 tahun). Artinya, periode kepemimpinan kepala daerah yang lima tahun termasuk dalam rentang jangka menengah pembangunan daerah. Setiap periode lima tahun tersebut, kepala daerah mengemban amanah untuk mewujudkan visi yang dibawanya.

Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih merupakan dokumen politik. Sayangnya, pilkada sebagai mekanisme rotasi lima tahunan masih condong abai terhadap visi para calon pemimpin. Visi masih dianggap asing, bahkan tak penting. Sekadar memenuhi syarat berkas di KPU. Formalisme itu berlanjut ketika kepala daerah terpilih gagal menginternalisasikan visinya kepada jajaran birokrasi. Padahal visi bukan jargon kampanye.

Internalisasi visi kepala daerah terhadap jajaran birokrasi menjadi hal yang krusial. Karena disanalah visi akan dieksekusi. Sebelum pilkada, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) teknokratik, untuk lima tahun kedepan. RPJMD teknokratik ini menjadi kerangka kesinambungan pembangunan jangka panjang. Setelah Pilkada menghasilkan calon terpilih, RPJMD teknokratik itu harus “dikawinkan” dengan dokumen politik, yaitu visi, misi, dan program sang pemenang.

Proses mengawinkan dokumen teknokratik dan politik ini juga tidak mudah. Lebih dari sekadar menggabungkan dua dokumen menjadi satu. Kepala daerah terpilih memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa visinya terjabarkan secara tepat dalam berbagai program dan kegiatan. Karena itu, pemahaman tim penyusun RPJMD terhadap visi, misi, dan program yang dibawa kepala daerah terpilih harus tepat. Juga, pemahaman seluruh jajaran pemerintah daerah terhadap visi pemimpinnya harus baik dan benar. Maka, kurang tepat kalau penyusunan RPJMD ini dipihakketigakan.

Visi inilah sesungguhnya ruh kepemimpinan. Visi pemimpin adalah arah; salah satu alat kontrol kekuasaan. Memimpin tanpa visi sama dengan memimpin tanpa arah. Kepemimpinan seseorang diukur dari visi yang dikejarnya. Sayangnya, yang penting ini justru tampak masih diabaikan. Pesta kehilangan makna. Visi kandidat pun menjadi tidak jelas nasibnya…. Business as usual.***

*Peneliti

Loading...