Beranda Views Sepak Pojok Pilkada: Daulat Partai, Daulat Aparat

Pilkada: Daulat Partai, Daulat Aparat

1267
BERBAGI
Ilustrasi/Supriyanto

Oyos Saroso H.N.

SEJAK enam tahun terakhir (mulai pemilihan gubernur 2014), dunia politik di Lampung labih riuh menjelang pemilihan kepala daerah dibanding era masa-masa sebelumnya. Kehadiran “hantu cukong besar” — disebut hantu karena selalu tidak pernah terlihat di mata hukum mata melek dan terbebas dari segala jerat aturan — menambah ramainya suasana sejak masa pengenalan calon kepala daerah.

Ramai di perbincangan di publik kemenangan Ridho Ficardo – Bachtiar Basri dan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim pada Pilgub 2014 dan Pilgub Lampung 2019 tidak terlepas dari kejayaan hantu tersebut. Aktor hantu membuat pertengkaran antarpendukung makin riuh. Namun, pada saat bersamaan sebenarnya para kandidat (juga para pendukungnya) kemungkinan besar rindu dibandari sang hantu.

Begitulah kiranya kenapa pada beberapa bulan menjelang Pilkada Bandarlampung terjadi fenomena “main keras” di level bawah: para tim pendukung bakal calon kepala daerah tertentu dihadang lurah dan camat saat akan melakukan sosialisasi dan membagikan sembako. Dalihnya: pilkada harus tanpa politik uang.

Suara “halo-halo” alias pelantang di perempatan lampu merah Kota Bandarlampung pun tidak lagi berisi imbauan agar warga kota waspada Covid-19. Isi imbauan digantikan dengan suara teriakan khotbah tokoh agama soal bahasa money politic dalam pemimpin. Memilih pemimpin yang kalis dari permainan politik uang di kota berjuluk Kota Tapis Berseri ini seolah-olah jauh lebih penting dibandingkan kewaspadaan terhadap bahasa virus corona.

Bersamaan dengan hiruk pikuk dunia politik yang mulai memuakkan sebagian warga kota itu, kita disuguhi betapa berdaulatnya partai politik dalam menentukan calon pemimpin daerah lima tahun mendatang. Daulat partai membuat kader tulen partai terpental. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman baheula. Dari “sononya” sepertinya partai di Indonesia ditakdirkan untuk sangat berkuasa sehingga bisa menghilangkan suara-suara sayup para kader yang menginginkan jago yang lebih mengakar.

Daulat partai pula yang membuat ada partai yang selalu mengincar kepala daerah menjadi kadernya dengan harapan akan menangguk untung selama lima tahun. Ironisnya, ketika sang kepala daerah tergaruk lembaga antirasuah karena tersangkut perkara korupsi, kader yang pejabat itu “dihabisi” sampai tuntas. Ia bukan dianggap sebagai kader karena “masa tugasnya” sudah habis.

Fakta menguatnya daulat aparat seolah menemukan kebenarannya ketika terjadi “insiden” para rapat pleno penghitungan dukungan bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah Ike Edwin – Zam Zanariah di Hotel Radison, Bandarlampung, Jumat (21/8/2020).

Ike – Zam yang sudah berusaha keras mendapatkan syarat dukungan warga agar bisa melaju dengan perahu independen, harus memupus harapan karena sebagian besar berkas dukungan kepada mereka dinilai tidak memenuhi syarat. Namun, dalam rapat pleno KPU Bandarlampung yang berlangsung ricuh itu (Jumat, 21 Agustus 2020), sebagian besar dukungan untuk Ike-Zam dinilai tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, nasib serupa dialami Firmansyah – Bustami. Kala itu, Firmansyah-Bustami tidak punya waktu lagi untuk menambah kekurangan syarat dukungan.

Yang menarik dari rapat pleno itu bukan hanya soal data jauh berbeda antara yang dimiliki PPK (dan tentu saja KPU) dengan data yang dimiliki tim Ike-Zam. Yang juga menarik adalah pernyataan Ike yang menyebutkan bagaimana timnya merasa “terintimidasi” ketika para aparat lurah dan kecamatan hadir pada rapat pleno penghitungan hasil verifikasi dukungan, beberapa hari lalu.

Seandainya semua rapat pleno penghitungan (verifikasi) berkas dukungan bakal calon indepeden di level PPK dan KPU Bandarlampung disiarkan langsung sehingga masyarakat luas di Kota Tapis Berseri bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi, tentu debat kusir tidak perlu terjadi berkepanjangan. Siaran langsung (lewat televisi, kanal Youtube, Zoom Room, Facebook dan sejenisnya) tidak hanya bisa menepis adanya “dugaan main curang”, tetapi juga bisa menjadi contoh pendidikan politik yang baik di masa pandemi Covid-19.

Insiden kericuhan rapat pleno KPU itu mestinya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai kericuhan tersebut justru menjadi gambaran awal bahwa dalam tahap pilkada selanjutnya kericuhan lebih besar akan terjadi. Jangan pula pilkada hanya menempatkan rakyat sebagai pemberi stempel atau cap “demokrasi telah berjalan baik”, padahal sejatinya rakyat tidak benar-benar berdaulat dalam menentukan calon pemimpinnya.