Beranda Teras Berita Pilkada, Debat Kandidat tidak Harus Disiarkan Secara Langsung

Pilkada, Debat Kandidat tidak Harus Disiarkan Secara Langsung

496
BERBAGI
Bimtek Tahapan Kampamye Pilkada, di Kantor KPU Lampung, Kamis (6/8/2015).

BANDAR LAMPUN, Teraslampung.com – Debat kandidat dalam Pilkada serentak di dua kota dan enam kabupaten di Lampung tidak harus dilaksanakan dengan siaran langsung (live) melalui televisi. Artinya, debat antarpasangan calon kepala daerah bisa direkam dulu baru disiarkan (tapping).

Hal itu diungkapkan Komisioner  KPU Lampung Handi Mulyaningsih dalam acara bimbingan teknis  penyelenggaraan pilkada yang diikuti para anggota KPU delapan kota.kabupaten, di Kantor KPU Lampung, Jl, Gajahmada Bandarlampung, Kamis (6/8/2015).

“(Debat pasangan calon) tidak harus siaran ‘live’ di televisi,. Debat kandidat bahkan juga bisa disiarkan lewat radio,” kata Handi.

Handi menjelaskan, metode debat nantinya harus menggunakan format kandidat – moderator. “Debat harus dipandu oleh seorang moderator yang ditunjuk, juga harus dihadiri oleh akademisi yang berkompeten,” katanya.

Durasi debat publik dilaksanakan maksimal durasi 90 menit dengan 30 menit jeda iklan.

“Setiap pertanyaan moderator harus menentukan lama waktu paslon memberikan jawaban. Jangan sampai wanti yang diberikan kepada para kandidat berbeda. Ini akan membuat kecemburuan diantara para calon,” terangnya.

Debat publik ini digelar di ruang tertutup yang mampu menampung tamu dan pendukung setiap Paslon.

“Selama debat berlangsung audiens dan pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut, meneriakkan yel-yel atau slogan, serta melakukan tindakan intimidasi dalam bentuk tindakan maupun ucapan,” ujarnya.

Handi menjelaskan, penyiaran debat pasangan calon  kepala daerah dapat dilaksanakan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta (lokal).

“Lembaga penyiaran tersebut  wajib menyediakan clean feed, sebagai materi relay bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.Sementara untuk debat publik/debat terbuka karena keterbatasan frekuensi di daerah tersebut,  maka debat tersebut dapat disiarkan secara tunda pada masa kampanye,” katanya.

Menurut Handi, debat publik atau debat terbuka tidak harus langsung, namun dapat disiarkan ulang tetapi masih dalam masa kampanye. 

Handi juga menekankan pentingnya prinsip keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon saat debat berlangsung. Baik dalam kesempatan pemaparan, dan tanya jawab, termasuk pengembilan gambar saat melakukan penayangan.

“Tidak boleh ada paslon yang dirugikan. Contohnya, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada kamerawn yang bertugas mengambil gambar agar masing-masing kandidat, disyut  dan ditayangkan secara berimbang,” papar Handi, seraya mengatakan bahwa penayangan iklan juga diwajibkan menyertakan iklan layanan masyarakat.

Handi menjelaskan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib memfasilitasi penayangan iklan kampanye pada media masa cetak, media masa elektronik seperti televisi, radio, dan/atau media dalam jaringan (online), lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan masyarakat.

“Debat kandidat ini nantinya sangat menguntungkan pasangan calon pertama karena gratis, kedua dengan disiarkan di media maka  masyarakat akan tahu visi misi pasangan calon,” jelasnya.

sumber: kpu-bandarlampungkota.go.id

Loading...