Iwan J Sastra/Teraslampung.com
| Debat publik calon kepada bupati Lampung Selatan, Sabtu sore (10/10). |
LAMPUNG SELATAN – Tiga kandidat calon bupati (cabup) Lampung Selatan M Sholeh Bajuri, Rycko Menoza SZP dan Zainudin Hasan, mengikuti debat publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan, di Kampung Wisata Tabek Indah, Natar, pada Sabtu (10/10) kemarin.
Acara depat publik itu mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Yang Bersih,” yang dimoderatori oleh Dosen Fisip Universitas Lampung (Unila) Hestin Oktiani selaku moderator, dan Syarief Makhya selaku panelis, serta pihak Ombudsman Provinsi Lampung Ahmad Soleh David Faranto.
Dalam acara tersebut, para calon bupati didampingi oleh masing-masing wakilnya, serta rombongan pendukung dan tim pemenangan. Di acara debat publik itu, para kandidat memaparkan sejumlah program yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, serta berbagai upaya pencapaiannya.
Seperti yang dipaparkan oleh calon bupati nomor urut 1 M Sholeh Bajuri, salah satu penekaanan yang akan dilakukan-nya adalah reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Bajuri juga menyampaikan, bahwa rolling pejabat tentunya harus dilakukan sesuai dengan waktu secara berkala. “Itu dimaksudkan supaya bisa menciptakan pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat di kabupaten ini (Lamsel, red),” ujar Soleh Bajuri.
Lain halnya yang dipaparkan oleh calon bupati nomor urut 2 Rycko Menoza SZP, ia menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan akan terus dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, mantan bupati Lampung Selatan periode 2010-2015 ini juga sempat menyinggung program pembangunan desa. Menurutnya, program membangun desa merupakan program pusat, bukan hasil dari kinerja kepala daerah, karena siapapun kepala daerahnya dana untuk desa tetap diberikan oleh pemerintah pusat.
“Kepala desa hanya tinggal menunggu dananya saja dari pemerintah pusat, jadi saya rasa tidak perlu lagi meluncurkan program membangun desa, tapi desa membangun karena dana-nya memang sudah cukup disiapakan oleh pusat,” jelasnya.
Sedangkan, lanjut Rycko lagi, untuk dibidang pelayanan publik, selama masa kepemimpinannya sudah melakukan berbagai terobosan seperti Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) yang penerapannya sudah dilaksanakan di Kecamatan Natar dan Jatiagung.
“Untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, puskesmas rawat inap pun sudah dibangun sebanyak 13 unit yang sebelumnya hanya terdapat satu unit. Begitu juga untuk sarana pendidikan di 17 kecamatan semuanya sudah sangat layak,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk cabup nomor urut tiga (3) Zainudin Hasan mengatakan, ia sependapat dengan Rycko Menoza terkait program desa membangun.
“Saya sependapat dengan program desa membangun yang dikatakan Pak Rycko. Sebab memang kucuran dana dari pemerintah pusat sangat besar, jadi hanya tinggal bagaimana kinerja para aparatur desa menggunakan dana tersebut,” ucapnya.
Zainudin juga mengatakan, akan menata ulang site plan jalan tol trans Sumatera yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan, khususnya soal penataan exit tol agar perekonomian di Lampung Selatan tidak mati.
