Beranda Politik Pilkada, PDIP tidak akan Calonkan Kader Pemburu Kekuasaan

Pilkada, PDIP tidak akan Calonkan Kader Pemburu Kekuasaan

186
BERBAGI
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat

TERASLAMPUNG.COM — Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasu Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menegaskan kader yang akan dicalonkan PDIP pada pilkada adalah kader yang disiplin dan berpolitik untuk pengabdian yang lebih besar, bukan berburu kekuasaan.

Menurut Djarot,  PDI Perjuangan melakukan seleksi ketat terhadap setiap calon kepala daerah yang akan diusung PDIP.

“Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan Partai.Kader Partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Sdr. Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan,” kata Djarot, seperti dirilis situs resmi DPP PDIP, Sabtu, 25 Juli 2020.

Djarot menanggapi dinamika politik di Sumatera Utara terkait pindahnya Akhyar Nasution, pengurus DPD PDIP Sumut, ke Partai Demokrat.

Kabar Akhyar Nasution masuk Partai Demokrat disampaikan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitternya, Jumat (24/7).

Andi Arief mengunggah sebuah foto Akhyar menggunakan jaket Partai Demokrat. Foto itu disertai keterangan bahwa Akhyar akan maju Pilwalkot Medan dari Demokrat.

Dalam unggahan di Twitter Andi juga menulis: “Pilkada Kota Medan 2020, Sah.. Koalisi Rakyat (Demokrat-PKS) menghadapi koalisi raksasa pendukung Mantu Pak Presiden Jokowi.”

Terkait hal itu, Djarot mengatakan,”Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain.”

Menurutnya, PDIP melakukan seleksi ketat terhadap setiap calon kepala daerah yang akan diusung partai. Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan partai.

“PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” ujar Djarot.

 

Loading...