Beranda News Pusiban Pilkada Serentak di 8 Daerah di Lampung Habiskan Dana Rp 201 Miliar...

Pilkada Serentak di 8 Daerah di Lampung Habiskan Dana Rp 201 Miliar Lebih

229
BERBAGI
Gubernur Lampung Ridho Ficardo

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan delapan kabupaten dan kota di Lampung yang megggelar Pilkada serentak pada Desember mendatang menghabiskan dana Rp 201 miliar lebih.Perinciannya: anggaran untuk KPU Rp.144 miliar lebih, Panwaslu Rp.45 miliar lebih, Polres Rp.9,2 miliar  lebih, dan Kodim Rp.3 miliar  lebih.

”Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Petahana, Anggota DPR, DPRD,  PNS  dan TNI / Polri harus mengundurkan diri. Pemprov telah mengusulkan Penjabat Bupati dan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri sesuai persyaratan yang berlaku,” jelas Gubernur ketika menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (4/8/2015).

Gubernur menjelaskan, delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung siap melaksanakan Pilkada serentak. Delapan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilukada serentak yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran dan Way Kanan.Persiapan meliputi penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengajuan Penjabat Bupati/Walikota,dan Operasi Mantap Praja guna mengamankan Pemilukada serentak.

Menurut Gubernur, kabupaten/kota tersebut sudah menandatangani NPHD antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan KPU Kabupaten / Kota, Panwaslu Kabupaten / Kota, Polres dan Kodim Kabupaten / Kota.

“Hanya untuk NPHD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Polres dan Kodim setempat yang belum selesai, karena masih menunggu pada APBD Perubahan Tahun 2015. Cakupan anggaran yang tersedia pada APBD Pemerintah Kabupaten / Kota yang masih mengalami kekurangan akan dianggarkan pada APBD-P TA 2015,” kata dia

Ditambahkan, Pemprov Lampung bekerjasama dengan instansi terkait akan melaksanakan pengamanan Pemilukada melalui Operasi Mantap Praja Krakatau 2015 selama 248 hari. Operasi dimulai pada 27 Agustus 2015 dan berakhir setelah pelantikan Bupati – Wakil Bupati dan Walikota – Wakil Walikota. Total kekuatan personil dari Polda Lampung sebanyak 5.605 orang, Personil dari Linmas Kabupaten / Kota 19.088 orang, dan tambahan back up personil TNI dari Korem 043 / Gatam Lampung.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan pihaknya telah menyampaikan daftar pertanyaaan tertulis ke sejumlah instansi terkait, seperti kepada KPU, BAWASLU, Kanwil BPN, BKD, BPMPD, Badan Kesbangpol, BPMPPT serta  kepada  Biro  Keuangan Setda Provinsi Lampung.

”Karena, secara umum tujuan Komisi II DPR RI mengadakan kunjungan kerja adalah untuk mengetahui secara langsung tentang persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilukada, pelayanan publik, implementasi UU Desa, program pengelolaan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Dalam kunker kali ini, Komisi II DPR RI juga akan mengunjungi Kantor Ombudsman RI di Lampung dan Pelayanan Publik ”Satu Atap” kepada masyarakat yang dilaksanakan BPMPPT Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur didampingi Ketua DPRD Prov. Lampung, Sekretaris Daerah Prov. Lampung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kakanwil BPN, Kepala BKD, Kaban Kesbang, Kepala BPMPPT, Sekda Tanggamus dan Plt. Sekda Tuba Barat.

Loading...