Beranda News Nasional Pilkada Serentak, KPK Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan Bakal Calon Kepala Daerah

Pilkada Serentak, KPK Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan Bakal Calon Kepala Daerah

213
BERBAGI
Gedung KPK (dok Liputan6.com)
Gedung KPK (dok Liputan6.com)

TERASLAMPUNG.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memfasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi Calon kepala daerah (Cakada) yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sesuai amanat Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tanda Terima atas penyampaian LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,”kata Plt Juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan rilisnya yang diterima teraslampung.com, Senin (31/8/2020).

Ipi Maryati Kuding mengatakan, pihaknya mengimbau kepada Bakal calon kepala daerah (Bacakada), yakni untuk mulai melaporkan harta kekayaannya kepada KPK khususnya bagi Bacalon yang bukan berstatus penyelenggara negara (PN) atau baru pertama kali melaporkan hartanya.

“Mereka, termasuk dalam kategori wajib lapor khusus,”ujarnya.

Berkenaan dengan kewajiban penyampaian LHKPN sebagai persyaratan pencalonan, kata mbak Ipik sapaan akrabnya, bahwa KPK juga telah menerbitkan petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima atas laporan harta kekayaan, yaitu berupa Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.

Surat Edaran tersebut mengatur, lanjut dia, pertama, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara _online_ melalui elhkpn.kpk.go.id.

Kedua, KPK hanya memberikan tanda terima LHKPN setelah melalui proses verifikasi KPK. Ketiga, tanda terima LHKPN yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pilkada adalah tanda terima yang diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN secara online melalui laman elhkpn.kpk.go.id sejak 1 Januari 2020 sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon, baik dalam rangka pelaporan periodik maupun khusus.

“Untuk mendukung kelancaran proses, kami mengingatkan agar Bacalonkada menyesuaikan saat penyampaian LHKPN dengan masa perbaikan syarat pencalonan dan atau syarat calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku,”ungkapnya.

Dikatakannya, hal tersebut, untuk memastikan Bacalonkada memiliki waktu yang memadai untuk proses verifikasi dan atau melengkapi kekurangan.

Proses Pengisian e-LHKPN

Ipik mengutarakan, bagi Bacalon yang belum memiliki akun e-Filing LHKPN, maka harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir aktivasi e-Filing. Formulir tersebut, dapat diperoleh melalui laman elhkpn.kpk.go.id pada menu “unduh”.

Selanjutnya, formulir yang telah bertanda tangan basah disertai salinan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), wajib dikirimkan ke Direktorat PP LHKPN KPK dengan alamat Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

“Setelah memiliki akun e-Filing, Bacalon dapat mulai melakukan pengisian LHKPN. Setelah menyelesaikan pengisian LHKPN secara online, Bacalon wajib mengirimkan surat kuasa atas nama yang bersangkutan, pasangan dan anak tanggungan berusia 17 tahun ke atas kepada KPK melalui pos,”terangnya.

“Caranya, Bacalon mengunduh dan mencetak surat kuasa atas nama-nama tersebut, dan kemudian ditandatangani di atas materai Rp.6.000 oleh nama-nama yang tertera dalam masing-masing surat kuasa,”bebernya.

Kemudian, KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap LHKPN yang diterima terkait dengan kesesuaian pengisian LHKPN, kelengkapan form aktivasi dan surat kuasa. Apabila LHKPN dinyatakan lengkap, maka KPK akan memberikan tanda terima LHKPN kepada yang bersangkutan. Namun, bila dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Bacalonkada mengenai bagian yang masih harus diperbaiki atau dilengkapi.

“Perbaikan LHKPN dilakukan paling lambat 14 hari, kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Bacalon. Apabila dalam tenggat waktu yang diberikan Bacalon tidak memenuhi kewajiban untuk memperbaiki atau melengkapi LHKPN, KPK akan tetap memberikan tanda terima dengan catatan hasil verifikasi ‘Tidak Lengkap’ sesuai dengan peraturan yang berlaku,”ungkapnya.

Tanda terima LHKPN yang dapat diterima sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota tersebut, adalah tanda terima yang terdapat kode QR sebagai otentifikasi bahwa tanda terima diterbitkan oleh KPK.

“Setelah menyelesaikan proses verifikasi, KPK akan mengumumkan LHKPN seluruh Bacalonkada melalui elhkpn.kpk.go.id pada modul _e-Announcement_. Selain itu juga, KPK akan menyampaikan salinan dokumen pengumuman LHKPN atas nama Bacalon kepada PPUD dalam bentuk salinan elektronik,”tandasnya.

Dia menambahkan, informasi lebih lanjut, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center 198, atau melalui email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id atau situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Loading...