Pilpres Hanya Berlangsung Satu Putaran

  • Bagikan

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

JAKARTA – Setelah sempat bingung terkait penentuan pemenang Pilpres 2014, KPU akhirnya kini lega, menyusul lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilihan Umum Presiden 2014 ini hanya dilakukan satu putaran. Dalam putusannnya pada sidang peninjauan kembali Pasal 159 Ayat 1 UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili oleh Andi M. Asrun.

Dengan adanya putusan tersebut, berarti siapa pun pasangan capres-cawapres yang memperoleh suara 50 persen plus 1, dengan tanpa mempertimbangkan seberan wilayah kemenangan, secara otomatis akan menjadi pemenang Pilpres 2014.

“Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Kamis 3 Juli 2014.

Mahkamah mendasarkan putusan pada jumlah pasangan capres-cawapres yang hanya dua pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hakim Konstitusi berpendapat bahwa pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasang calon.

“Pasal itu tidak berlaku untuk hanya terdiri dua pasang calon,” kata Hamdan.

Keputusan ini diambil setelah MK melakukan uji materi terhadap Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 159 ayat 1 disebutkan bahwa “Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.”

Sebelumnya, dalam berkas gugatannya, Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili oleh Andi M Asrun, mengatakan Pasal 159 ayat satu itu hanya ditujukan untuk pilpres yang mengusung pasangan calon lebih dari dua. Sementara, jika pasal itu digunakan pada pilpres yang hanya terdapat dua calon, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hakim Mahmakah Konstitusi berpendapat, dua pasang calon ini sudah didukung oleh seluruh partai politik sehingga sudah dianggap sebagai perwakilan dari semua rakyat Indonesia.

“Jika hanya dua calon, menurut Mahkamah dalam memenuhi prinsip representative, karena sudah direpresentasikan oleh gabungan parpol, demikian sudah terpenuhi. Menurut Mahkamah, Pasal 159 ayat 1 harus dimaknai bila terdapat dua lebih pasang calon. Jika hanya dua pasang, tidak perlu pemilu dua putaran, beralasan menurut hukum,” kata Hamdan Zoelva.

  • Bagikan