Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pimpinan Sementara DPRD Lampura Klaim Bisa Bahas RPJMD 2019-2024

Pimpinan Sementara DPRD Lampura Klaim Bisa Bahas RPJMD 2019-2024

23
BERBAGI
Pj Sekkab Lampura, Sofyan
Pj Sekkab Lampung Utara, Sofyan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pemkab Lampung Utara mengklaim pimpinan sementara DPRD Lampung Utara memiliki kewenangan untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Klaim ini merujuk pada ‎selembar surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor : 160/8945/SJ yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 3 September 2019. Padahal, yang disebutkan di dalam surat tersebut ‎pimpinan sementara hanya menyebutkan penetapan APBD dan bukannya RPJMD. Sama sekali tidak disebutkan adanya penetapan RPJMD dalam surat itu.

“Hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung ternyata ada regulasi yang memberi celah untuk dapat membahas/menetapkan RPJMD,” kata Penjabat Sekretaris Kabupaten, Sofyan, Rabu (11/9/2019).

Sofyan menjelaskan, dalam ‎regulasi itu memang tidak disebutkan adanya penetapan RPJMD melainkan hanya membahas APBD saja. Penetapan APBD termasuk dalam wewenang dari pimpinan sementara DPRD.

“Salah satu tugas pimpinan DPRD itu memimpin rapat termasuk membahas APBD. Untuk lebih jelas mengenai aturan itu, silakan hubungi Sekretaris DPRD,” tuturnya.

Menyikapi adanya peluang pembahasan atau penetapan ‎RPJMD tersebut, pihaknya telah menginstrusikan kepada Sekretaris DPRD untuk menjalin komunikasi dengan pimpinan sementara DPRD. Tujuannya supaya penetapan RPJMD dapat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

“Harapannya penetapan RPJMD tidak lama lagi dan tepat waktu karena semua ini untuk kepentingan rakyat,” terang dia.

‎Di sisi lain, Sekretaris DPRD Lampung Utara, Adrie mengatakan, aturan yang dimaksud oleh Pj Sekkab itu ialah surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor : 16068945/SJ yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 3 September 2019.

Surat itu mereka terima saat berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung baru – baru ini. Untuk lebih memperkuat adanya peluang itu, pimpinan sementara DPRD akan ‎berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan pihak Kemendagri.

“Dalam waktu dekat, pimpinan sementara akan ke Jakarta supaya mendapat penjelasan yang lebih akurat,” paparnya.

Loading...