Pinjaman Daerah, Pemkab Lampung Utara Bantah Belum Beritahu DPRD

  • Bagikan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun telah digembar-gemborkan akan memin‎jam ratusan Miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), namun Pemkab Lampung Utara ternyata belum memberitahukan secara resmi rencana itu kepada DPRD.

‎”Minggu lalu, Pak Madri Daud (Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara) ‎bilang jika DPRD belum disurati oleh pihak eksekutif terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN itu,” terang mantan Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono dalam sidang penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021, di gedung DPRD, Rabu (8/9/2021).

Politisi asal PDIP itu mengatakan, ‎pemberitahuan resmi mengenai rencana pinjaman daerah itu sangat mereka perlukan. Melalui surat itu, setidak – tidaknya mereka akan mengetahui bahwa rencana itu memang benar adanya berikut skema pembayaran utangnya di masa mendatang. Selain itu, pihaknya juga dapat menjelaskan ke publik saat ada pertanyaan seputar rencana tersebut.

“Surati pimpinan DPRD karena kita ini mau utang. Jelaskan bagaimana skema pembayarannya. Itu yang perlu kita ingatkan sama – sama,” paparnya.

Di lain sisi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok membantah jika dikatakan pihaknya belum memberitahukan secara resmi rencana itu pada lembaga legislatif. Bahkan, pemberitahuan itu sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

“Khusus untuk PEN cukup pemberitahuan saja pada lembaga DPRD. Sudah tiga kali (kami beritahukan)” kata dia.

Sementara mengenai perkembangan terakhir seputar rencana pinjaman daerah tersebut, Lekok menjelaskan, kemungkinan besar pinjaman yang akan mereka terima di bawah Rp124 Miliar. Alasannya, terdapat satu usulan proyek infrastruktur yang ditolak oleh PT SMI karena terganjal proses administrasi‎.

“Hanya satu yang dianulir, yakni tentang pembangunan jalan provinsi yang masih dalam proses tukar guling ke pemkab,” terangnya.

Secara garis besar, Proses administrasi pinjamannya sebagian besar telah dianggap selesai. Tinggal menunggu proses penandatanganan berita acara ‎oleh pihak Kementerian Keuangan dan PT SMI.‎ Selanjutnya, PT SMI akan menawarkan form kerja samanya dengan mereka dan akan dituangkan dalam kontrak kerja sama.

“Kalau waktu, kita belum dapat pastikan kapan. Kita berdoa, bulan September ini selesai (karena pelaksanaan proyek infrastrukturnya) harus tahun ini,” kata dia.

  • Bagikan