Pinjaman PEN Pemkab Lampung Utara Diduga tidak Sesuai Aturan

  • Bagikan
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–Pemberitahuan mengenai pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Utara pada pihak legislatif diduga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Alasannya, ‎jarak waktu paling lama lima hari antara pengajuan permohonan pinjaman dan surat pemberitahuan sepertinya tidak dipatuhi.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020‎ tentang perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah itu, kepala daerah ‎yang mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan pada DPRD dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal diajukannya.

Sayangnya, apa yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Utara sepertinya tidak mengacu pada aturan tersebut. Selisih waktu baik antara pengajuan permohonan, terbitnya surat pemberitahuan berikut waktu penyampaian pada legislatif ternyata berjarak sekitar empat bulan lamanya.

Pengajuan permohonan pinjaman PEN itu dilakukan oleh Pem‎kab Lampung Utara pada sekitar April lalu, sedangkan surat pemberitahuan pada lembaga legislatif disampaikan pada pertengahan Agustus lalu.

‎Menurut sumber tepercaya Teraslampung.com di DPRD Lampung Utara, surat pemberitahuan dari pemkab terkait pinjaman daerah itu mereka terima pada tanggal 12 Agustus lalu. Surat dengan nomor 050/1605/38-LU/2021 itu berisikan perihal pemberitahuan pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Surat itu ditandatangani oleh Bupati Budi Utomo pada 30 Juli 2021.

“Suratnya diterima tanggal 12 Agustus 2021 lalu,” terangnya, Kamis (9/9/2021).

Di sisi lain, pada akhir Agustus lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara, Andi Wijaya mengatakan, proses pengajuan pinjaman PEN itu dimulai pada bulan April lalu. ‎Hingga kini pengajuan pinjaman itu masih diproses oleh Pemerintah Pusat.

“PEN itu kan berproses dari bulan April kalau enggak salah. Sudah empat bulan yang lalu pengajuannya‎,” katanya kala itu.

Pemkab Lampung Utara nerencana mengajukan pinjaman daerah sebesar‎ Rp124 Miliar. Pinjaman itu ditujukan pada Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Saat ini pinjaman itu masih diproses oleh Pemerintah Pusat dan belum dketahui berapa pasti total pinjaman yang akan diterima oleh Pemkab Lampung Utara.

  • Bagikan