Beranda Teras Berita PKB: Mewujudkan Tatanan Politik Nasional yang Demokratis, Terbuka, Bersih dan Berakhlakul karimah.

PKB: Mewujudkan Tatanan Politik Nasional yang Demokratis, Terbuka, Bersih dan Berakhlakul karimah.

71
BERBAGI
Sejarah Pendirian
Pada tanggal 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang
kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk
keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.
Peristiwa ini menandai
lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari
setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai
kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk
ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol,
ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan.
Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan
Kebangkitan Bangsa.
Ada juga yang mengusulkan
lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol
adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan
bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART
parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan
semuanya. 
Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas
Rembangyang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi
usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara
hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di
Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan
partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun
demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak
pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya
parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah
mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan
Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.
Akhirnya, PBNU mengadakan
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang
menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk
memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma’ruf Amin (Rais
Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam
PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E.,
M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk
mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.
Selanjutnya, untuk
memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan
warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima,
selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi
(Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha
Ma’ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin
Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim
Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum
usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan
parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.
Pada tanggal 22 Juni 1998
Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan
mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 – 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim
Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun
rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:
Pokok-pokok Pikiran NU
Mengenai Reformasi Politik, Mabda’ Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU,
AD/ART dan Naskah Deklarasi.
Visi dan Misi

  1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia
    sebagaimana dituangkan dalam  Pembukaan Undang- undang Dasar 1945.
  2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir
    dan batin, material dan spiritual. 
  3.  Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis,
    terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Pengurus
Dewan Syuro
KH Mahfudh Ridlwan , Drs
Muhyiddin Arubusman , Dr Ali Maskan Moesa, KH Abdul Azis Afandi, KH Dimyati
Rais Hj Nurhayati Said Agil Siraj, Drs Maman Imanul Haq, Hj Fayimah Toyyib, Hj
Kholidah Ilyas Rukhiyat, Hj.Lily Rozy Munir
Dewan Tanfidz
Drs Muamir Muin Syam, Drs
Saeful Bahri Anshori, Drs Saefullah Maksum, Dra Anna Muawanah, Drs Marwan
Dasopang, Drs Faisol Reza, Anggie Ermani, Drs Zaenal Arifin Na’im, Dra
Chusnunia, Dra Margareth Aliyyah, Drs M.Munib Huda, Drs Arif Rahman, Miranti
Dewaningsih, Bambang Susanto
Ketua: Drs. H.A. Muhaimin
Iskandar, M.Sc
Sekjen: H. Imam Nahrowi
Bendahara: H. Bachrudin
Nasori
Loading...