Beranda News Nasional PKS: Omnibus Law Cipta Kerja Dapat Jaga Amanah Reformasi

PKS: Omnibus Law Cipta Kerja Dapat Jaga Amanah Reformasi

238
BERBAGI
drh. Slamet/citraindonesia.com

TERASLAMPUNG.COM — Legislator PKS asal Sukabumi, drh. Slamet, mengingatkan kepada semua pihak agar Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjaga amanah reformasi. Anggota DPR RI yang pernah menjadi bagian dari aktor reformasi ini ingat betul bagaimana bangsa ini bertransformasi dari masa ke masa untuk selalu mencari jati diri bangsa, namun hingga kini belum memiliki kekokohan dalam perjuangan stabilitas ekonomi, politik dan budaya.

“Perundangan pasca reformasi punya semangat untuk mewujudkan social justice dan environmental justice. Keadilan sosial dan keadilan lingkungan merupakan hal mendasar yang mesti tercermin pada pasal-pasal di Omnibus Law Cipta Kerja,” katanya.

Legislator dapil Jawa Barat 4 ini menambahkan, bahwa investasi dan industrialisasi penting bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, serta menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, lanjut dia, perlu kesadaran kita bersama agar kita memiliki fokus tujuan ekonomi pembangunan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi nasional harus dibangun secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan”, katanya.

Anggota Legislastif yang merupakan ketua kelompok komisi IV Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sumber daya alam yang ada hari ini, harus mampu kita kelola untuk kepentingan hari ini dan juga kepentingan generasi yang akan datang.

Menurut Slamet, komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menyampaikan kepada ibu Menteri agar investasi tidak mengorbankan kepentingan hutan dan lingkungan. Secara khusus Ketua Poksi IV FPKS ini memberikan beberapa catatan atas draft Omnibus Law Cipta Kerja pada sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

drh Slamet menjelaskan bahwa _Environental justice_ bisa kita tegakkan dengan tetap menjadikan Izin lingkungan sebagai dasar bagi pemberian izin usaha. _Social justice_ perlu menjadi perhatian khusus agar mampu mengakomodasi kebutuhan pada masyarakat adat yang tinggal pada kawasan hutan. Selain itu, ada satu hal yang merupakan amanah utama reformasi yakni Otonomi daerah.

“Segala bentuk sentralisasi tidak dapat kita kompromikan. Ada hal penting yang perlu kita soroti, yakni Otonomi Daerah. Saya membaca bahwa adanya kewenangan daerah dalam pembentukan komisi penilai dampak lingkungan yang coba dihilangkan dan kembali ditarik ke pemerintah pusat,” tandasnya.

Loading...