Beranda Ekbis Bisnis PLN Lampung Dilaporkan Warga Bumi Dipasena ke Ombudsman

PLN Lampung Dilaporkan Warga Bumi Dipasena ke Ombudsman

550
BERBAGI
Perwakilan warga Kampung Bumi Dipasena dan Kampung Bumi Dipasena Jaya melaporkan PLN ke Ombudsman Lampung. Foto: Istimewa
Perwakilan warga Kampung Bumi Dipasena dan Kampung Bumi Dipasena Jaya melaporkan PLN ke Ombudsman Lampung. Foto: Istimewa

TERASLAMPUNG.COM — Puluhan warga Kampung Bumi Dipasena jaya dan Kampung Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulangbawang melaporkan PLN Lampung ke Ombudsman Lampung terkait masalah belum dipasangnya meteran listrik atau Kwh, Kamis (10/9/2020). Warga mengeluhkan lambannya proses pemasangan Kwh meskipun sudah mendaftar dan setor uang sejak April 2020 lalu.

Maraknya pungutan liar  di luar biaya pendaftaran yang sesuai dengan prosedur sambung baru listrik PLN diduga kuat menjadi penyebab utama terhambatnya realisasi pemasangan alat pengukur dan pembatas arus listrik di rumah-rumah warga.

“Saya dan ratusan warga lainnya  yang tersebar di delapan kampung di areal pertambakan Bumi Dipasena  sudah membayar biaya sambung baru langsung ke PLN melalui ATM dan kantor POS terdekat sejak bulan April 2020,” kata Lasri, perwakilan warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Jumat (11/9/2020).

Lasri mengatakan, warga di perkampungan tambak Dipasena  banyak yang mendaftar secara online sesuai yang disosialisasikan PLN pada Januari lalu.

“Tetapi setelah kami ikuti prosedurnya, sampai hari ini pun kwh meter kami belum juga dipasang,” katanya.

Menurut Lasri, karut-marutnya masala  pemasangan kwh meter yang terjadi di Dipasena ini sangat terasa bagi warga tidak mampu.

“Warga seolah-olah harus membayarkan uang senilai 700 ribuan ke pihak yang tidak jelas, jika kwh meternya ingin dipasang dalam waktu kurang dari satu bulan. Padahal, PLN sendiri yang bilang bahwa biaya sambung baru itu, jumlahnya sesuai dengan yang tertera di website pendaftara. Kenyataannya, kalau warga tidak mampu menambah biaya, sampai berbulan-bulan kwh meternya tidak juga dipasang,” kata Lasri.

Masalah listrik PLN di areal pertambakan Bumi Dipasena sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2011 lalu. Mulai masalah status lahan yang membuat tiang PLN baru bisa masuk ke pemukiman warga di tahun 2019, jaringan kabel yang membahayakan rumah warga karena terkesan dikerjakan secara asal-asalan, hingga maraknya pungutan liar terkait kwh meter.

“Kami berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap permasalahan listrik yang terjadi di Bumi Dipasena. Sebab, kebutuhan listrik untuk usaha budidaya udang sebagai penopang ekonomi ribuan keluarga sangat bergantung pada manajemen pengelolaan listrik yang baik,” tandasnya.

Loading...