Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Plt Kadis Pendidikan Lampura: Rehabilitasi Sekolah Bersumber DAK Harus Swakelola

Plt Kadis Pendidikan Lampura: Rehabilitasi Sekolah Bersumber DAK Harus Swakelola

323
BERBAGI
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Ilustrasi Foto: /Teraslampung|Feaby Handana))

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Toto Sumedi,  meneg‎askan pengerjaan rehabilitasi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ‘haram’ untuk dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah yang dananya dari DAK akan dikerjakan secara swakelola.

‎‎”Pengerjaan rehabilitasi/pengadaan harus swakelola. Tidak boleh melalui pihak ketiga,” terang dia, Senin (15/7/2019).

Penggunaan sist‎em swakelola ini telah mereka sampaikan kepada satuan – satuan pendidikan penerima bantuan DAK pada tahun ini. Sistem ini diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DAK serta Permendikbud nomor 1 tahun 2019.

“Ikuti petunjuk ini dan jangan menyimpang dari aturan,” tegasnya.

Menurut Toto, ada yang sedikit berbeda dalam pengelolaan DAK pendidikan tahun ini karena pengerjaan DAK pendidikan kali ini melibatkan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR).

‎Keterlibatan Dinas PUPR meliputi penentuan ‎Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Provisional Hand Over ( PHO ) atau serah terima pertama dan Final Hand Over ( FHO ) atau Serah Terima Akhir pengerjaan fisik/non fisik.

“Keterlibatan Dinas PU merujuk pada petunjuk teknis dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2019, sedangkan perencanaannya melibatkan Tim Fasilitator,” jelas dia.

Adapun total satuan pendidikan penerima ‎bantuan DAK tahun ini mencapai 85 unit. Ke-85 unit satuan pendidikan tersebut meliputi TK, SD, SMP, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Rinciannya, Taman Kanak-Kanak ada 6 unit, Sekolah Dasar ada 70 unit, Sekolah Menengah Pertama ada 8 unit, dan Sanggar Kegiatan Belajar ada 1 unit.

“Total besaran DAK tahun ini nilainya sebesar Rp21 Miliar. Rp21 Miliar ini di antaranya digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi, pengadaan buku,” ‎katanya.

Ke-85 unit satuan pendidikan penerima bantuan DAK ‎ini dianggap telah memenuhi kriteria berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang meliputi Sarana/Prasarana, Siswa, dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK).

“Dapodik ini langsung diverifikasi Kemendikbud, untuk mendapatkan skala prioritas. Dan yang menentukan satuan pendidikan yang menerima DAK adalah dari Kementerian,” tutur dia.

Loading...
BERBAGI
Artikel sebelumyaMinggu Tengah Malam, Sumbar Diguncang Gempa 5,0 Skala Richter
Artikel berikutnyaTerkait Informasi Publik, Wabup Lampura Minta OPD Tidak Hindari Wartawan
Portal Berita Lampung: Terkini, Independen, Terpercaya