TERASLAMPUNG.COM Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ketersediaan regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat.
Hal itu disampaikan Hamatoni saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung Selasa (20/2/2018).
Forum Konsultasi RKPD merupakan langkah awal proses perencanaan pembangunan tahun 2019 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.
“Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah saran dan masukan konstruktif sehingga penyusunan rencana kerja akan lebih maksimal,”katanya.
Menuut Hamatoni, forum konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan sekaligus menjaring aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan untuk kesempurnaan RKPD 2019.
Hamartoni berpesan agar kesempatan ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk menggali informasi yang seluas-luasnya dari para peserta.
“Gunakan kesempatan ini untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari para peserta, rekamlah dengan baik,terutama hal yang berkaitan dengan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing stakeholder termasuk pula solusi alternative yang mungkin disampaikan,” paparnya.
Hamartoni juga menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2019 merupakan penjabaran tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019.
Proses penyusunan perencanaan RKPD sendiri akan disusun melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
Para peserta forum konsultasi tersebut antara lain terdiri dari unsur DPRD Provinsi Lampung, instansi vertikal, akademisi, pelaku dunia usaha, organisasi profesi dan LSM.
Pemateri antara lain Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedy Afrizal , Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum yang diwakili Taulina Anggarani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Budiharto Setyawan yang diwakili Eko Adi Iriyanto, dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat.
