PMII Ajak Rakyat Tolak ‘Politik Wani Piro”

Bagikan/Suka/Tweet:

Syailendra Arief/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG—DPC Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandarlampung menggalang dukungan untuk menolak ‘politik wani piro’ (politik berani berapa) atau politik uang. Penggalangan dukungan itu diawali dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung Juang dan di Bundaran Adipura, Bandarlampung, Rabu (8/1).

“Sekarang rakyat Indonesia hingga ke desa-desa sudah teracun oleh dampak politik uang. Banyak warga desa yang selalu bertanya ‘wani piro’ (berani bayar berapa) dalam pesta demokrasi,” kata Ketua Pengurus Cabang PMII Bandarlampung, Hendri Badra.

Menurut Hendri setelah 68 tahun Indonesia merdeka, kematangan demokrasi di Indonesia justru makin jauh panggang dari api. Perkembangan demokrasi makin parah karena berkembangnya politik uang, bahkan sampai ke tingkat desa.

“Maka, kami mengimbau rakyat Indonesia, terutama kalangan buruh, petani dan pedagang kecil. Republik ini masih terkungkung dengan kegalauan sistem demokrasi untuk menolak politik wani piro!” tegas Hendri.

Hendri mengatakan elite politik dan negarawan pada era Orde Lama berasal dari kalangan terdidik dan aktivis. Pada era Orde Baru mengalami pergeseran, yaitu dengan masuknya kalangan militer ke kancah politik.

“Sementara saat ini para pengusaha beramai-ramai masuk ke dunia politik. Peluang berkembangnya politik wani piro akan makin besar,” kata Hendri.

Menurut Hendri, PMII Bandarlampung akan terus melakukan penggalangan dukungan dalam bentuk minimal seribu tanda tangan untuk menolak praktik ‘politik wani piro‘.

“Rakyat harus disadarkan. Kami berharap aksi kami bisa menciptakan pemilu 2014 dan legislatif yang bersih supaya pemilihan umum kembali ke khittahnya. Kami akan menindaklanjuti aksi ini dengan membuka posko pengaduan kecurangan pemilu yang akan ditempatkan di beberapa titik di Kota Bandarlampung,” ujarnya.