Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara PN Kotabumi Terima Gugatan Prapreradilan Ketua DPRD Lampung Utara

PN Kotabumi Terima Gugatan Prapreradilan Ketua DPRD Lampung Utara

446
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Sidang putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang memutuskan bahwa penetapan status tersangka Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono tidak sah menurut hukum. (Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana).

KOTABUMI–Sidang putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) yang digelar Jumat (12/6) sore, akhirnya memutuskan menerima gugatan praperadilan status tersangka Ketua DPRD Lampura, Rahmat Hartono.

Status tersangka kepada Rahmat ini sendiri disematkan oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi karena yang bersangkutan diduga terlibat dalam perkara korupsi jalan Jenderal Sudirman, Kotabumi. Dengan demikian, Rahmat Hartono hampir dapat dipastikan dapat kembali menghirup udara bebas.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Masrida Wati Menyatakan berbagai keputusan di antaranya bahwa penetapan status tersangka kepada Rahmat Hartono oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi tidak sah menurut hukum, menyatakan tidak sah surat penyidikan termohon, dan menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan atas diri pemohon. (Baca: Terkait Kasus Proyek Jalan, Tim Kejaksaan Tangkap Ketua DPRD Lampung Utara)

PN Kotabumi juga memerintahkan agar Rahmat dikeluarkan dari Rumah Tahanan atau Rutan dan memulihkan hak Rahmat dalam kedudukan dan hak serta martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Sebelum membacakan amar putusan, ketua hakim mengatakan putusan ini didasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya adanya bukti baru (Novum) yakni pemalsuan tandatangan Rahmat yang dilakukan Organda Najaya.

“Dan adanya pengakuan Organda Najaya bahwa dirinya yang melaksanakan proyek tersebut,” terang ketua hakim. (Baca: Sidang Praperadilan Ketua DPRD Lampura, Saksi: Ada Ketidaksesuaian Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka)

Menyikapi putusan PN terkait hal tersebut, perwakilan Kejaksaan Negeri Kotabumi, Nurmajayani mengaku masih pikir – pikir dulu apakah akan menerima atau banding atas putusan itu.

Di lain sisi, tim kuasa hukum Rahmat, Handoko mengaku puas dengan putusan PN atas gugatan kliennya. Karena hal ini semakin membuktikan bila kliennya memang benar – benar tak bersalah dalam perkara proyek Jalan Jenderal Sudirman. “Jelas kami sangat bersyukur atas putusan ini,” katanya.

Sementara itu, ratusan pendukung Rahmat yang hadir dala sidang putusan ini sontak bergembira menyambut keputusan PN yang menerima gugatan Rahmat Hartono.

Sebelumnya, dalam sidang gugatan ke-empat, Komisaris PT. Way Sabuk, Organda Najaya tak menampik telah memalsukan seluruh tanda tangan Direktur PT. Way Sabuk, Rahmat Hartono yang tertera pada dokumen proyek jalan Jenderal Sudirman, Lampung Utara.

Pernyataan Komisaris PT. Way Sabuk ini diungkapkan dalam sidang Praperadilan penetapan status tersangka pada Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono yang digelar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Rabu (10/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Organda, pemalsuan tanda tangan Rahmat tersebut dilakukannya sejak proses awal tender proyek hingga pencairan seluruh anggaran proyek dimaksud. Hal ini ia lakukan tanpa sepengetahuan Rahmat.

“Semua (dokumen) saya yang tanda tangani tanpa sepengetahuan Direktur (Rahmat Hartono),” aku Organda saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut.(Baca: Sidang Praperadilan Ketua DPRD Lampura, Komisaris PR Way Sabuk Akui Palsukan Tanda Tangan).

Bahkan, masih menurut Organda, pendaftaran proyek dan pengerjaan proyek yang menggunakan PT. Way Sabuk yang kini tersangkut hukum dilakukannya tanpa pernah berkoordinasi dengan pemohon Rahmat Hartono. “Saya buat rekening baru atas nama PT. Way Sabuk pun tanpa sepengetahuan Direktur,” ungkapnya.

Pengakuan Organda ini juga diperkuat oleh ketiga saksi lainnya yakni Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Jalan Jenderal Sudirman, Zainudin, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Legiono, serta pengawas kegiatan, Sulistiawan yang juga tersangkut perkara tersebut.

Loading...