Beranda Hukum Kriminal PNS BKD Pembuat SK Palsu Divonis Tiga Tahun Penjara

PNS BKD Pembuat SK Palsu Divonis Tiga Tahun Penjara

271
BERBAGI
Ilustrasi Tahanan Lapas (Foto: shutterstock)

Zainal Asikin Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menghukum M.Agus Hermawan tiga tahun kurungan karena terbukti bersalah telah membuat Surat Keputusan (SK) palsu pemindahan pegawai Pemkot Bandarlampung.

Hukuman tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Almiyati yang sebelumnya menuntut empat tahun penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan terima. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir.

Hakim yang diketuai Akhmad Suhel, menyatakan warga Jalan Panglima Polim, Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat ini, secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.

“Menghukum terdakwa M. Agus Hermawan dengan pidana penjara selama tiga tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,” kata Akhmad Suhel, Rabu (17/6).

Ia menilai, pemalsuan SK yang dilakukan terdakwa M. Agus telah merugikan sekitar 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai Dinas dan Kabupaten di Provinsi Lampung. Selain itu juga, terdakwa juga memanfaatkan jabatan sebagai PNS BKD untuk membuat SK palsu tersebut dan dilakukan dengan sengaja serta berkelanjutan.

“Perbuatan terdakwa, merugikan korban PNS daerah yang tidak dapat menikmati uang gajinya karena SK yang dibuat terdakwa palsu,”jelasnya.

Dalam hal yang meringankan, kata dia, terdakwa mengakui kesalahannya dan belum pernah dihukum serta berjanji mengembalikan uang korban dengan cara menjual rumahnya.

Terungkapnya perbuatan M.Agus ini berawal dari  adanya laporan korban Evan Toera, PNS asal Kabupaten Lampung Timur, tiba di kota Bandar Lampung untuk menjalani penempatan barunya. SK Gubernur, SK Walikota dan SPT Kadisdik kota Bandar Lampung atas nama PNS Evan Toera ternyata tidak terdaftar di Buku Register BKD Provinsi maupun BKD kota Bandar Lampung.

Setelah ditelusuri, selain Evan muncul 14 nama yang mengurus mutasi lewat terdakwa. Saat di Kejati Lampung jumlah korbannya bertambah hingga 25 orang. Dimana, setiap satu orang dibuatkan SK, terdakwa memungut biaya bervariasi dari Rp6-15 juta.

SK yang dipalsukan antara lain 20 SK Gubernur Lampung, 20 SK Penawaran dari BKD Provinsi Lampung, 35 SK penempatan dan pemindahan Walikota Bandar Lampung, 35 Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 35 Surat Rekomendasi diterima di Kota Bandar Lampung dari Sekda Kota Bandar Lampung dan 20 SK Pindah Internal walikota Bandar Lampung. Termasuk SK dari bupati Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang.

Loading...