Beranda Teras Berita Polda Lampung Hentikan Perkara Dugaan Korupsi Alkes Provinsi

Polda Lampung Hentikan Perkara Dugaan Korupsi Alkes Provinsi

203
BERBAGI
Korupsi alat kesehatan. (ilustrasi)

Zaenal Asikin/Teraslampung.com

BANDAR LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menghentikan perkara terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2013 senilai Rp16 miliar. Perkara yang dilidik sejak bulan Februari 2013 lalu, dihentikan penyidik dengan alasan tidak cukup bukti.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, mengaku perkara tersebut sudah dihentikan sejak lama mengingat dari hasil pemeriksaan beberapa pegawai, tidak ditemukan cukup bukti untuk meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan.

“Sudah lama dihentikan karena tidak cukup bukti, saya juga telah mengecek ke bagian kriminal khusus dan tidak ada informasi terkiat perkara itu,” kata dia saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (7/9).

Sulis mengaku dirinya tidak mengetahui hasil pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana. Namun,kata perwira dua melati ini, beberapa waktu lalu pernah ada rencana pemeriksaan tapi gagal karena yang bersangkutan sedang berada di Jakarta.

“Tidak ada info itu, jadi bukan dihentikan dari awal memang tidak ada perkara itu,” tegasnya.

Pada Feruari 2013, seperti banyak diberitakan media, Polda Lampung mengakui telah melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait perkara yang menyebut dua nama perusahaan, yakni PT NT dan CV SP. Kemenangan tender kedua perusahaan tersebut diduga ilegal, karena keduanya telah dicoret pada saat pengajuan lelang alkes pada satuan kerja lain karena tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sub PAK aktif.

PT NT memenangkan tender alkes senilai Rp7.801.000.000 dan CV SP untuk paket kegiatan senilai Rp8.966.000.000. Terbukti pada proses lelang di RSUDAM kedua perusahaan tersebut gugur dalam seleksi berkas karena melanggar Permenkes: 1191/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan. Persyaratan wajib untuk bisa memenangkan lelang jelas tertulis harus dilengkapi dengan Izin Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang PAK sebagai salah satu syarat kualifikasi untuk mengikuti tender.

Pada awal pemeriksaan, Polda juga sempat memeriksa beberapa pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.Hal itu diakui oleh Wakil Direktur Kriminal Khusus, AKBP Muhamad Anwar R.

Berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Polda, di Kejaksaan Tinggi (Kejati), perkara alkes sudah menjerat beberapa orang termasuk Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung. Dalam dua perkara alkes yang ditangani Kejati, berhasil ditahan lima orang.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memeriksa beberapa pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2013 senilai Rp16 miliar.

Pemeriksaan dimulai sejak beberapa waktu lalu dengan agenda pemeriksaan saksi. “Ya memang sedang kita tangani kasus dugaan korupsi pengadaan alkes provinsi lampung. Sudah beberapa orang kita mintai keterangan sebagai saksi.Kepastiannya nanti dikantor saja. Kan sekarang hari libur, kantor juga tutup. Lebih jelasnya besok saja.saya tidak hafal satu persatunya.” kata Wadir Krimsus Polda Lampung, AKB M. Anwar saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Dia juga mengakui, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut masih proses penyelidikan jadi tidak bisa banyak mengomentari. “Ini kan masih awal, penyidik juga masih menggali keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dianggap mengetahui,” kata perwira yang pernah menjadi penyidik kasus Bank Century tersebut.

Dugaan korupsi pada proyek pengadaan alkes tahun 2013 di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung sebelumnya juga pernah jadi soal para aktivis dan akademisi yang anti korupsi.beberapa kali mereka berunjuk rasa didepan gedung Kejati Lampung, meminta Aparat Penegak Hukum segera ungkap dan tangkap tersangka korupsi pengadaan alkes provinsi tersebut.

Loading...