M. Zaenudin Lukman/Teraslampung.com
| AKBP Sulistyaningsih |
Bandarlampung—Polda Lampung mengingaykan warga Lampung untuk mewaspadai maraknya peredaran uang palsu menjelang pemilu legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulistyaningsih, uang palsu biasanya marak beredar menjelang pemilu.
Untuk mengantisipasi adanya perdaran uang palsu jelang Pemilu 2014, Polda Lampung telah melakukan antisipasi dengan menyosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah dari Bank Indonesia dan pelatihan pengindentifikasi uang asli dan uang palsu.
“Sosialisasi tersebut, dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Lampung. Hal ini dilakukan yakni untuk menyamakan persepsi dalam rangka penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana. Selain membahas keaslian uang rupiah, kami juga membahas terkait kasus yang ditangani Polda Lampung guna kepentingan penegakkan hukum,”tuturnya Sulis melaui ponselnya, Minggu (23/3).
Pelatihan tersebut dihadiri Kapolda Lampung Brigjen pol Heru Winarko, Tim Narasumber dari Bareskrim Polri AKBP Arief Diharsa, MTCP Kompol Usman T. Purwanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Andang Setyobudi, Wakapolda, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Lampung.
”Memang, peredaran uang palsu dan menjadi salah satu perhatian serius Polda begitu juga dengan narkoba. Selain terus melakukan antisipasi agar supaya hal itu tidak sampai terjadi, kami juga berharap kepada seluruh masyarakat agar supaya untuk lebih berhati-hati. Jika mengetahui adanya peredaran upal dan narkoba yang beredar, agar segera melaporkannya,” tegasnya Sulis.
Sulis memaparkan, untuk mengantisipasi dengan maraknya uang palsu di wilayah Provinsi Lampung jelang Pemilihan Umum (Pemilu), bukan hanya dari segi pengamanannya saja yang harus diperhatikan, tetapi dengan pidana lainnya juga harus diperhatikan. Pasalnya, kata Sulis, dengan semakin dekatnya pemilu ini, banyak oknum yang akan memanfaatkan keadaan tersebut,.
Sulis mengatakan, selain peredaran uang palsu, dalam pengamanan pemilu bersandi Operasi Mantap Brata Krakatau 2014, Polda Lampung memiliki sejumlah sasaran penanganan dengan adanya beberapa potensi gangguan. Antara lain gangguan pada setiap tahapan Pemilu.
“ Potensi gangguan terdiri dari verifikasi parpol, penyusunan DPT, dan verifikasi caleg (calon legislatif), pasangan cagub-cawagub, serta capres-cawapres. Sedangkan untuk ambang gangguan pemilu, seperti distribusi logistik, kampanye, money politics, uang palsu, unjuk rasa, penetapan hasil pemilu, hingga pelantikan. Sementara gangguan nyata terdiri atas unjuk rasa anarkis, aksi terorisme, sampai kejahatan yang sifatnya konvensional dan transnasional,” kata Sulistyaningsih.
