Zainal Asikin|Teraslaampung.com
BANDARLAMPUNG — Kapolda Lampung Irjen Pol Sudjarno melepas 4.893 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan ilkada serentak 2017 di lima Kabupaten Provinsi Lampung. Pelepasan pasukan pengamanan Pilkada tersebut, digelar di Lapangan Saburai, Enggal, Senin (13/2/2017).
Ribuan personel gabungan tersebut, akan bertugas mengamankan Pilkada di lima Kabupaten, yakni Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Lampung Barat dan Mesuji.
“Sebanyak 4.893 personel gabungan tersebut, akan bertugas menjaga keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) dan pengawalan kotak suara di lima Kabupaten,”ujar Kapolda Lampung, Irjen Pol Sudjarno, Senin (13/2/2017).
Dikatakannya, para personel TNI-Polri yang diterjunkan tersebut, akan mulai melakukan pengamanan mulai sejak hari ini hingga beberapa hari kedepan.
Sudjarno mengatakan, seluruh personel pengamanan Pilkada, harus menjaga hasil pemungutan suara yang benar-benar murni aspirasi masyarakat, dan mencegah agar tidak terjadinya manipulasi data mengganti ataupun menukar kotak suara.
Selain itu juga, harus melakukan pengawalan kotak suara dengan ketat di setiap tempat pengungutan suara (TPS), agar tidak terjadi adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Petugas harus kawal terus kotak suara agar tidak terjadi kecurangan, suara rakyat harus benar-benar tertampung jangan sampai tidak tersalurkan,”ungkapnya.
Sebagai antisipasi, kata Sudjarno, para personel akan melakukan patroli di sejumlah titik rawan di lima Kabupaten yang melangsungkan Pilkada dan semuanya diprioritaskan.
“Dari lima kabupaten, yang jadi pusat perhatian dan prioritas kita adalah Kabupaten Tulangbawang, Mesuji dan Tulangbawang Barat. Sebagai antisipasi, ada penambahan pasukan di tiga Kabupaten itu,”jelasnya.
Menurutnya, untuk pengamanan Pilkada di lima Kabupaten tersebut, ada pergeseran pasukan dari Kodam Sriwijaya, Batalyon 143 TWEJ dan Armed.
Jenderal bintang dua ini juga mengingatkan, mengawal demokrasi di negeri ini, merupakan tugas mulia. Seluruh anggota Polri maupun TNI, agar tetap menjaga netralitas dalam pemilihan nanti. Selain itu juga, petugas harus menjalin komunikasi saat melakukan penjagaan di tempat pemungutan suara (TPS).
“Aparat Polri dan TNI harus tetap menjaga netralitasnya, jangan sampai ada keberpihakan terhadap salah satu calon,”harapnya.
Selanjutnya, para personel harus menjalin komunikasi yang baik dan dijaga dengan cara baik, selalu utamakan dengan senyum, tegur sapa dan harus mengenal dan dekat dengan tokoh masyarakat setempat.
Hal tersebut perlu dilakukan, agar setiap masalah bisa cepat ditangani dengan mudah dan cepat. Sehingga, tidak mengganggu jalannya demokrasi yang sedang berlangsung.
“Saya berpesan, para personel harus mematuhi intruksi komandannya. Jika terjadi kegentingan, jangan ragu bertindak dan akan didukung untuk melakukan pengamanan,”terangnya.
Dia menambahkan, sesuai intsruksi Presiden, selama pelaksanaan Pilkada serentak harus aman. Baik saat pelaksanaan Pilkada maupun pasca pelaksanaan. Harapannya, tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan, berjalan tertib dan tetap kondusif.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, atas kerjasamanya dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Provinsi Lampung,”pungkasnya.
Danrem 043 Gatam, Kolonel Inf Adi Basuki mengatakan, pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak di lima Kabupaten di Provinsi Lampung, pihaknya menerjunkan 1500 personel dan setiap Kabupaten ada satu SSK.
“1500 personel tersebut, belum termasuk dari personel TNI AL dan TNI AU,”ujarnya.
Ditegaskannya, dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak ini, pihaknya tidak main-main. Bahkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, all out laksanakan untuk perbantuan tugas terhadap TNI.
“Ya ada pergeseran pasukan dari Kodam Sriwijaya, yakni dari batalyon 143 dan Armed,”ungkapnya.
Dalam kegiatan apel gelar pergeseran pasukan tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Sudjarno didampingi Waka Polda Lampung, Brigjen Pol Bonifasius Tampoi, para pejabat utama Polda Lampung dan Jajaran, Danrem 043 Gatam, Danbrigif 3 Marinir, Danlanal, Danlanud Pangeran M Bunyamin dan Forkopimda Lampung.
