Polda Lampung Mulai Selidiki Aktivitas Pinjol Ilegal 

  • Bagikan
Kabid Humas Polda Lampung,  Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan soal penyelidikan terhadap perusahaan pinjol ilegal yang beroperasi di Lampung, Jumat (15/10/2021).
Kabid Humas Polda Lampung,  Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan soal penyelidikan terhadap perusahaan pinjol ilegal yang beroperasi di Lampung, Jumat (15/10/2021).

TERASLAMPUNG.COM — Setelah sebuah kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di Jakarta Barat digerebek petugas Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu lalu (13/10/2021), Polda Lampung dan jajarannya pun kini mulai melakukan penyelidikan terkait keberadaan perusahaan pinjol ilegal di Lampung.

BACA: Ancaman Keselamatan Masyarakat, Polres Metro Jakpus Gerebek Sindikat Pinjol

“Pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sangat meresahkan. Sebab,  selain menerapkan bunga yang tinggi juga berpotensi dapat mengancam privasi nasabah perusahaan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Lampung,  Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, pada acara silaturahmi dengan para wartawan di Graha Wiyono Siregar (GWS) Mapolda Lampung, Jumat (15/10/2021).

Menurut Pandra, dalam beberapa kasus, lembaga keuangan ilegal itu menagih dengan cara kasar bahkan sampai mengancam keselamatan jiwa nasabahnya. Penyedia pinjaman uang itu tak segan-segan membuka aib dan fitnah nasabah kepada pihak keluarganya dan ke seluruh nomor yang ada di dalam handphone.

Praktik pinjol tersebut, kata Pandra, sejatinya bukan membantu rakyat kecil dalam rangka mengembangkan usahanya, namun justru sebaliknya ‘mencekik leher’ masyarakat.

“Misalnya ia meminjam Rp1 juta lalu menerima hanya Rp 800 ribu. Jika ada keterlambatan membayar cicilan, maka dikenai denda dan berbunga, akhirnya pinjaman tersebut bisa berkali lipat dari pinjaman pokoknya,” ungkap Pandra.

Praktik-praktik seperti ini, kata Pandra, harus segera dihentikan dan pihaknya akan segera menertibkan perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jasa pinjaman keuangan secara ilegal.

Pandra mengatakan, jika masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan semacam itu, segera laporkan kepada polisi terdekat, bisa melalui Bhabinkamtibmas, Polsek atau pun Polres setempat.

“Ini harus ditertibkan jangan sampai ada praktik tagihan-tagihan lalu menyebarkan fitnah ke jaringan WhatsApp yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat,” tandas mantan Kapolres Kepulauan Meranti itu.

Pandra juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap pinjaman online.

“Jika membutuhkan uang, lakukan mekanisme yang ada di lembaga keuangan resmi, seperti bank, koperasi dan lain sebagainya,” katanya.

  • Bagikan