Beranda News Lingkungan Polda Tetapkan Bos PT EVAL Pengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau Sebagai Tersangka

Polda Tetapkan Bos PT EVAL Pengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau Sebagai Tersangka

8425
BERBAGI
Kapal Mandala 8 yang bekerja untuk PT EVAL di sekitar perairan GAK ditahan Polairud Polda Lampung. 
Kapal Mandala 8 yang bekerja untuk PT EVAL di sekitar perairan GAK ditahan Polairud Polda Lampung. 

Teraslampung.com — Polda Lampung menetapkan Direktur PT  PT Energy Vulkano Alam Letari (EVAL) yang terkenal licin dan ‘ahli dalam mitigasi bencana gunung berapi’, Suharsono, sebagai tersangka kasus pengambilan pasir Gunung Anak Krakatau (GAK), Rabu (4/2). Penetapan Suharsono dilakukan setelah ada bukti PT EVAL  melakukan penambangan pasir di kawasan GAK.

“Suharsono  sudah menjadi tersangka. Kasus saat ini akan terus kami kembangkan. Saat ini baru satu tersangka, tetapi tidak menutup kemungkinan (tersangka) akan bertambah,” kata Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, Rabu (4/2).

Sulistyaningsih mengatakan, kemungkinan adanya tersangka lain sangat besar, terutama jika  hasil penyidikan ditemukan pihak- pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam proses penambangan pasir GAK.

“Ia (Suharsono) adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini karena sebgai direktur PT EVAL yang melakukan penggerusan pasir di GAK,” katanya.

Menurut Sulistyaningsih, hasil koordinasi dengan Direktorat Polisi Air Polda Lampung terungkap dalam menjalankan aktivitasnya PT Eval tidak mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), izin rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan surat izin kerja keruk (SIKK).

Sulistyaningsih mengatakan, aktivitas kapal motor KM Mandala 8 di wilayah GAK melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Energi dan Minerba pasal 158 jo pasal 160 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungkan Hidup pasal 109, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 312.

Ketika rapat dengar pendapat dengan DPRD Lampung Selatan Kamis, 8 Januari 2015, Suharsono, mengaku tidak melakukan pencurian pasir di kawasan GAK. Ia juga menyatakan hal serupa saat diperiksa polisi.

Dalam catatan Teraslampung, pada September 2009 lalu Suharsono  juga pernah melakukan penambangan pasir GAK dengan modus mitigasi bencana. Saat itu, Suharsono dengan bendera PT Ascho Unggul Pratama (AUP).

Ketika itu, Suharsono juga membantah telah melakukan penambangan pasir GAK. Bantahan juga dilakukan oleh Kepala BKSDA Lampung (saat itu Ambar Dwiyono). Menurut Suharsono dan Ambar Dwiyono, yang dilakukan PT AUP ketika itu adalah mitigasi bencana.  Namun, ketika harian The Jakarta Post memuat berita disertai foto aksi penyedotan pasir GAK dan dibawa dengan sebuah tongkang, akhirnya Suharsono dan Ambar “tidak berkutik”.

Foto dan video yang didapatkan The Jakarta Post dari relawan Walhi Lampung dan nelayan itu pun kemudian dikirimkan ke Menteri Kehutaan (saat itu Zulkifli Hasan). Tak lama kemudian Zulkuflil Hasan turun ke lapangan dan merekomendasikan PT AUP ditutup.

Meski PT AUP ditutup, tetapi Suharsono saat itu tidak diproses hukum. Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar (juga penerusnya Wendy Melfa) yang memberikan izin mitigasi bencana juga tidak disentuh sedikit pun. Konsultan PT AUP dari Unila, Prof. Dr. Ali Kabul Mahi, juga melenggang bebas.

Oyos Saroso HN