Polemik Bilik Disinfektan, PGK Tuntut Kadiskes Lampura Tanggung Jawab

  • Bagikan
Aksi unjuk rasa PGK menuntut Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara bertanggung jawab atas polemik bilik disinfektan, Kamis (31/3/2021).
Aksi unjuk rasa PGK menuntut Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara bertanggung jawab atas polemik bilik disinfektan, Kamis (31/3/2021).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Polemik bilik disinfektan yang tak berujung akhirnya memaksa Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara untuk turun ke jalan, Rabu (31/3/2021). Mereka menuntut pihak terkait segera menuntaskan potensi ketidakwajaran harga bilik disinfektan tahun 2020.

Kantor Dinas Kesehatan Lampung Utara menjadi sasaran pertama aksi unjuk rasa mereka. Di kantor itu, mereka mendesak pihak Dinas Kesehatan untuk melengkapi dokumen serta bukti kewajaran harga bilik itu, dan meminta mereka tidak lagi mengulangi perbuatan serupa.

“Kepala Dinas Kesehatan ‎Lampung Utara harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut,” tegas Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi di kantor Dinas Kesehatan Lampung Utara, Rabu (31/3/2021).

Usai menyampaikan pernyataan sikap mereka pada perwakilan Dinas Kesehatan, Antoni Effendi (Kabid Sumber Daya Manusia Kesehatan), ‎mereka bergerak menuju kantor Inspektorat. Di kantor itu, mereka ditemui oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, Rofi Febriansyah.

Adapun tuntutan mereka pada Inspektorat di antaranya mengenai bilik disinfektan. Selain itu, mereka juga meminta pihak Inspektorat meningkatkan pengawasan terhadap proses lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Baik Antoni maupun Rofi‎ mengatakan bahwa aspirasi dari PGK akan mereka sampaikan pada pimpinannya masing – masing. Selepas dari Inspektorat, rombongan PGK bergerak menuju kantor DPUPR.

Hingga pukul 10.48 WIB, unjuk rasa PGK di kantor DPUPR masih berlangsung‎. Setelah ini mereka akan bergerak menuju kantor Kejari Lampung Utara.

Sebelumnya, permasalahan mengenai proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Loading...
  • Bagikan