Polemik Pilwabup Lampung Utara Akibat Ketidakseriusan Para Elite

  • Bagikan
Akademisi Umko Lampung Utara, Suwardi
Akademisi Umko Lampung Utara, Suwardi

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Utara, Suwardi menilai polemik proses pemilihan wakil bupati Lampung Utara timbul akibat ketidakseriusan dari para elite di Lampung Utara. Akibatnya, proses Pilwabup itu seperti berjalan di tempat.

“Kesan saling lempar tanggung jawab sangat kentara dalam polemik Pilwabup. Jadi, tidak salah rasanya jika para elite Lampura dianggap tidak cukup serius dalam hal ini,” kata Suwardi, Rabu (18/8/2021).

Penilaian ketidakseriusan para elite yang disampaikannya itu terlihat jelas dalam sejumlah hal. Pertama, belum jelasnya kesiapan dana Pilwabup dari pemkab. Kedua, belum jelasnya jadwal pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Tertib Pilwabup Lampura yang sedang digodok oleh Panitia Khusus. Terakhir, belum adanya komunikasi dari partai politik seputar calon.

“Mungkin semua itu karena posisi Wabup Lampura ini dianggap kurang seksi mengingat kondisi Lampung Utara yang sedang terpuruk,” paparnya.

Menyikapi polemik tersebut, Suwardi menyarankan para elite untuk menepiskan dulu semua egoisme mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih padu dalam menyukseskan proses Pilwabup dalam waktu dekat.

“Berjalanlah di relnya masing – masing sehingga polemik ini segera berakhir dan proses Pilwabup dapat segera berjalan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua PAN Lampung Utara, Hamidi meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lekok) ‎untuk tidak sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan seputar pemilihan wakil bupati. Tujuannya supaya tidak tercipta kegaduhan baru di publik.

“Apa yang disampaikan oleh Imam Syuhada (Ketua Partai Nasdem Lampung Utara) itu benar. Persoalan itu jangan sembarangan dibuat oleh Sekda kalau enggak dikonfirmasi dulu,” tegas Ketua PAN Lampung Utara, Hamidi, Rabu (18/8/2021).

Dengan pernyataan tersebut maka seolah – olah ‘mandeknya’ pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara akibat kesalahan partai pengusung. Padahal, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Pilwabup sendiri masih belum disahkan.

“Nanti, bola panasnya akhirnya lari ke parpol pengusung. Sementara, saya sudah tanya dengan anggota fraksi. (Hasilnya) Sampai dengan hari ini tatib itu belum disahkan,” jelasnya.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page