Beranda Hukum Polisi Diharapkan Libatkan Pemda dalam Tangani Kasus KDRT

Polisi Diharapkan Libatkan Pemda dalam Tangani Kasus KDRT

223
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) di Indonesia masih tinggi. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangan hidupnya baik resmi maupun yang tidak resmi.

“Pelaporan kasus KdRT ke polisi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan hasil survey yang dilansir BPS tersebut. Jakarta yang penduduknya 12 juta,misalnya, 50 persennya wanita. Kasus KdRT yang ditangani Polda Metro Jaya sekitar 12 ribuan. Artinya banyak kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan,” kata konsultan Prevention Plus,  Margaretha Hanita, pada acara Konsultasi Formal Penanganan KdRT di Lingkungan Kepolisian, di Bandarlampung, Rabu 18 Desember 2019.

Kegiatan ini diikuti 32 peserta dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Lampung dan Polres se-Lampung.

Dalam menangani kasus KdRT dan kekerasan kepada anak, Margaretha Hanita meminta Polisi melibatkan pemda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

“Kalau dulu-dulu Dinas PPA itu hanya minta data ke polisi sekarang tidak bisa lagi. Dinas PPA kabupaten/kota ikut melayani korban, ini yang namanya negara harus hadir,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Unit Renakta IV Polda Lampung AKBP Adisastri mengatakan sejak tahun 2016 sampai 2019 Polda Lampung menangangi 59 kasus KdRT.

“Di tahun 2016 ada17 kasus, 2017, 12 kasus selanjutnya tahun 2018, 11 kasus dan 2019, 19 kasus jadi total 59 kasus. Faktor penyebabnya perselingkuhan dan faktor ekonomi,” jelasnya.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polda Metro Jaya AKP Endang Sri Lestari meminta agar polisi melibatkan Dinas PPA dan atau P2TP dalam menangani kasus KdRT dan kekerasan pada anak.

“Polisi harus melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP), misalnya untuk mengantar korban ke psikolog. Mereka punya anggaran untuk itu,” katanya.

Endang mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para korban berharap perubahan sikap pelaku menjadi lebih baik bukan diberi sanksi hukum.

“Akhirnya banyak korban yang mencabut laporan. Tugas penyidik itu menyelesaikan penyelidikannya, jika korban mencabut laporannya ya harus di hentikan penyelidikannya atau di SP3. Selanjutnya pelaku harus mengikuti konseling agar tidak melakukan kekerasan kembali,” jelasnya.

Koordinator Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Sofian Hd, mengatakan yang bertugas memberikan konseling kepada pelaku bukan pihak kepolisian, tetapi pemerintah.

“Sesuai pasal 50 huruf B undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan pelaku dapat diberikan hukuman tambahan berupa konseling oleh psikolog. Di sini peran pemerintah dari pemprov, pemkab/pemkot harus hadir,” ujarnya.

Dandy Ibrahim

Loading...
BERBAGI
Artikel sebelumyaMK: Syarat Calon Kepala Daerah Bebas Narkotika Konstitusional
Artikel berikutnyaWarga Pakunegara Sepakat Membangun Pekon Berbasis Konservasi
Portal Berita Lampung: Terkini, Independen, Terpercaya