Beranda Views Opini Politik Indonesia dan Tebaran Kebencian

Politik Indonesia dan Tebaran Kebencian

439
BERBAGI

Oleh: Rohmatul Izad*

Sulit memastikan, dari kelompok mana saja para penebar kebencian itu berasal. Jika ini soal agama, pastilah mereka tak jauh-jauh amat dari kelompok konservatif dan ekstremis garis keras. Kendati banyak fundamentalis tidak menggunakan kekerasan, ajaran dan pandangan dunia mereka juga dapat membahayakan.

Di era post-truth seperti sekarang ini, tantangan dalam menilai dan menanggapi para penebar kebencian tak sekedar membedakan antara mereka yang menganjurkan teologi ultrakonservatif dan sikap tidak bertoleransi terhadap perbedaan, betapapun tanpa kekerasan. Atau, mereka yang mempromosikan teologi radikal dalam sejumlah gerakan ormas-ormas keagamaan.

Lebih dari itu, para penebar kebencian ini begitu plural, berasal dari berbagai eleman masyarakat, dan bukan soal agama dan organisasi apa yang mereka perjuangkan. Tetapi lebih ke soal partisipasi politik dan bagaimana cara-cara mereka mewacanakan politik dengan sedemikian produktif di tengah keragaman dan perbedaan. Agama dan organisasi, hanyalah jembatan bagi mereka yang ingin mencapai tujuan-tujuan politik yang diidam-idamkan.

Pada konteks ini, kita bisa cermati pada gerakan organisasi tertentu berbasis agama. Boleh jadi, gerakan mereka tidak mengandung kekerasan, tetapi teologi ultrakonservatif yang mereka kembangkan dengan mudah dapat diubah menjadi semacam teologi kebencian dan kekerasan.

Beragam bentuk dukungan mereka terhadap kubu politik tertentu, membuat mereka terjebak dalam lapis-lapis intoleransi bernama politik kebencian. Pada wilayah ini, mereka tak lagi semata-mata memperjuangkan aspirasi teologis yang begitu kuat dan kaku, tetapi mereka telah sedemikian masuk ke ambang batas kekuatan politik yang memanfaatkan massanya untuk terlibat secara langsung dalam melawan dan “membunuh” musuh politiknya.

Badai yang mewarnai gejolak politik dan berujung pada penebaran kebencian, tidak lagi soal mayoritas melawan minoritas atau sebaliknya, tetapi lebih pada mayoritas melawan mayoritas. Artinya, antara kelompok fundamentalis, konservatif, ekslusif, moderat, nasionalis dan nasionalis ultrareligius berkumpul dalam suatu “peperangan” yang sengit.

Mereka semua bertarung untuk tujuan politik, bukan soal pertarungan antara kelompok moderat melawan konservatif, atau mayoritas melawan minoritas. Dalam hal kelompok ultrareligius tanpa kekerasan, mereka tak lagi menyinggung masalah norma-norma Islam yang baku di ranah sosial dan publik, tetapi lebih ke upaya menggelorakan kekuatan massa untuk memenangi pertarungan atas keberpihakan mereka pada satu kubu politik.

Bila ekstremisme keagamaan menggunakan pandangan teologis mereka untuk mencela yang lain sebagai musuh Tuhan, kelompok nasionalis ultrareligius lebih bertitik tolak pada aspirasi politik dan sejauh mana mereka menganggap bahwa pemerintah yang berkuasa adalah kumpulan orang-orang yang anti agama, dan dengan sedikit kritik mereka pada kinerja pemerintahan.

Jika sudah masuk pada ranah kepentingan politik, seakan-akan tak ada lagi perbedaan mana kaum Muslim atus utama dan mana yang dianggap “minoritas” dalam hal paham keagamaan. Meski fenomena ini bukan sama sekali baru, tetapi jelas bahwa aspirasi umat Islam begitu mewarnai dan mempengaruhi wacana politik pemerintahan.

Merujuk pada era pra reformasi, organisasi-organisasi Islam dan semacamnya, hampir tak dapat menunjukkan taringnya di ranah politik, mereka lebih banyak melibatkan diri secara individual, sebab partai Islam pun juga tidak ada. Tetapi pasca reformasi, umat Islam seakan-akan berlomba-lomba menunjukan sikap politiknya secara tajam, hal ini dapat dilihat melalui banyaknya partai-partai Islam yang lahir.

Betapapun jumlah mereka sedikit dan kurang mendapat suara, tetapi aspirasi politik mereka dapat membangkitkan semangat massa yang berasal dari organisasi-organisasi di mana partai Islam itu berpijak. PKB dan PAN misalnya, untuk menyebut beberapa saja, telah menunjukkan suatu aspirasi yang kuat di mana Islam sebagai gerakan organisasi dan pemikiran dapat sekaligus menjadi gerakan politik yang diinisiasi oleh keterwakilan umat Islam itu sendiri.

Saat ini, baik dari kubu partai politik maupun organisasi, mereka terpecah-pecah melalui struktur identitas dan pilihan politik yang saling berlawanan satu sama lain. Mereka tak lagi bersatu dalam misi keislaman dan keindonsiaan, tetapi lebih ditentukan oleh kepentingan politik semata. Akhirnya, perang pun tak dapat dihindari, berbagai cara dilakukan untuk saling menjatuhan.

Di tengah-tengah peperangan itulah, politik kebencian diproduksi, para penebarnya pun sudah dapat diprediksi dari mana dan apa maunya. Dan, ini bukan hanya soal bagaimana kebencian itu diproduksi untuk sekedar adu-domba, lebih dari itu, politik kebencian dilakukan untuk menarik massa, menggiring opini, dan menghasut perspeksi masyarakat untuk ikut dalam satu kubu politik dan melawan kubu lainnya.

Akibatnya, arena politik kita telah sedemikian menjadi prahara yang memilukan. Demokrasi yang dihadang-hadang dapat memaksimalkan pencapaian kemajuan kita dalam ruang kebebasan, sirna begitu saja akibat politik kotor penuh dendam.

Dalam menyikapi masalah ini, terkadang kita perlu berdiri sejenak di tengah-tengah kedua belah kubu ini, dan melihat secara lebih jernih perkara macam apa yang sedang kita hadapi. Apakah benar ini merupakan sebuah pencapaian bagi kebebasan demokratis yang kita idam-idamkan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi, atau justru malah kegagalan kita dalam mencerna hakikat demokrasi itu sendiri?

Membangun ruang publik yang sehat mula-mula harus disertai dengan sikap politik yang bijak. Seperti kata Habermas dalam gagasannya tentang “Public Sphare”, bahwa kita perlu menciptakan suasana yang sehat di ruang publik di mana semua persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan secara bersama-sama, tanpa tendensi politik dan kepentingan tertentu. Bukan malah memproduksi kebencian yang pada gilirannya melahirkan prahara-prahara dan membuat naluri kemanusiaan kita menjadi sakit.***

*Rohmatul Izad, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta