Opini  

Politik Lokal dan Stagnasi Kebudayaan

Halim HD. Foto: Istimewa/dok pribadi
Halim HD. Foto: Istimewa/dok pribadi
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Halim HD
Networker Kebudayaan

Suatu masyarakat disebut memiliki dinamika yang berkesinambungan jika berbagai unsur di dalam masyarakat saling berkait dengan  dinamika sejarah sosial yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang selalu menjadi pelatuk dan dijadikan sasaran utama oleh pengelola daerah (Bupati/ Walkot/Gubernur) bisa tumbuh dan berkembang secara kuantitatif, namun jika pada sektor kehidupan lainnya, misalnya makin menyusut dan berkurangnya ruang publik sebagai ruang ekspresi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi itu dianggap tak sepenuhnya berhasil.

Penyusutan dan berkurangnya ruang publik itu bahkan dianggap dampak negatif dari pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi yang menerapkan komersialisasi ruang publik. Ruang publik menjadi komoditas politik ekonomi lokal yang hanya mementingkan nilai ekonomi tanpa mempertimbangkan  dampak negatifnya. Dampak negatif komersialisasi ruang publik antara lain hilangnya ruang ekspresi masyarakat. Dengan tergusurnya ruang-ruang publik untuk kepentingan ekonomi semata-mata berarti juga membendung hasrat dan ekspresi bagi setiap warga di dalam menyatakan dirinya melalui berbagai medium seperti kesenian, olahraga, permainan, bahkan sampai dengan rendezvous sosial-personal.

Kasus-kasus makin berkurangnya taman-taman kota  — termasuk  taman-taman yang dipagari —  menciptakan suasana pergaulan sosial warga kota yang kian langka. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa bergaul melalui ruang-ruang semi-publik yang bersifat komersial, seperti kafa, restoran, dan tempat hiburan.

Dampak yang paling parah dari politik ekonomi lokal yang menjadi panglima pembangunan itu, betapapun tingkat ekonomi diraih dengan baik, yakni berbagai ekspresi warga dalam wujud melalui khasanah senibudaya makin menyusut dan bahkan menghilang. Hal ini yang paling dirasakan oleh khasanah seni tradisi. Bisakah kita menyebut suatu masyarakat berkebudayaan dan beradab betapapun tingkat ekonominya baik? Politik lokal yang tak mempertimbangkan dan menerapkan visi kebudayaan itu akibat dari ketiadaan visi pembangunan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, prinsip pembangunan ke arah penciptaan manusia seutuhnya telah ditinggalkan. Bisakah suatu masyarakat disebut masyarakat yang seutuhnya jika tak memiliki kesadaran dan praktik-praktik keberadaban dan berkebudayaan?

Berkaitan dengan sejarah sosial masyarakat, dinamika masyarakat itu disebut dinamis jika pertumbuhan dan perkembangannya menyatukan semua unsur di dalam masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap warga. Namun sayang, dinamika sejarah sosial yang pernah dimiliki oleh masyarakat senantiasa disingkirkan, dan semata-mata hanya melihat satu sektor saja. Perspektif sepihak ini yang hanya menekankan politik ekonomi, sesungguhnya bentuk dari fundamentalisme pemikiran yang kurang atau bahkan tidak memiliki toleransi, apalagi kebijaksanaan (wisdom) di dalam penerapan politik lokal. Ketiadaan kebijaksanaan ini merupakan wujud dari merosotnya nilai-nilai kepemimpinan.

Selama ini kita menyaksikan bagaimana tingkah laku politik partai di dalam pilkada yang menjadi ajang praktik politik ekonomi yang tidak memiliki prinsip kejujuran dan keadilan sosial. Dan hal itu diiringi pula oleh tiadanya suatu kerangka ideologi dari partai di dalam merumuskan dirinya dalam menciptakan relasi sosial di lingkungan masyarakatnya. Semua relasi partai berkaitan dengan kepentingan politik ekonomi. Kebudayaan dan kepentingan masyarakat menjadi nomor kesekian.

Di dalam dinamika sosial politik seperti itu, kebudayaan menjadi kembang lambe, lip service, hanya dianggap rumbai-rumbai seremonial pada suatu upacara resmi. Di sini kita menyaksikan jenis kesenian artifisial, bukan jenis kesenian yang otentik yang lahir dari ekspresi dan proses serta permenungan masyarakat. Nilai keseniannya hanya bersifat pragmatis karena dorongan kepentingan sesaat. Dalam konteks inilah kita menyaksikan praktek politik lokal yang tak memiliki bukan hanya politik kultural, bahkan lebih dari itu, ketiadaan strategi kebudayaan. Jika suatu masyarakat tidak memiliki strategi kebudayaan, konsekuensi logis dari kondisi ini terciptanya, misalnya kasus-kasus konflik sosial dampak dari konflik horizontal dari tiadanya ruang-ruang ekspresi warga. Seluruh energi dibentuk oleh politik lokal yang tak memiliki etika, dan hanya mementingkan kepentingan sesaat berupa raihan nilai ekonomi, yang itupun jauh dari kebutuhan warganya.

Melihat kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat, sangatlah penting bagi semua warga dan khususnya kaum seniman untuk memperjuangkan hak-hak kebudayaan. Kehidupan kebudayaan merupakan prinsip untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial dalam kesinambungan kehidupan masyarakat dalam rentang sejarah sosialnya. Dalam konteks kesnambungan itulah kebaruan nilai-nilai kehidupan untuk masa depan diciptakan. Tanpa kesadaran kepada khasanah kebudayaan, suatu masyarakat akan menuju kepada ‘binatang ekonomi’ yang saling bertarung dan menuju kemusnahan. ***