Beranda Views Opini Politik Uang dan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada 2020 di Lampung

Politik Uang dan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada 2020 di Lampung

413
BERBAGI

Oleh Yusuf Setiawan

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tinggal dalam hitungan hari. Berbagai persiapan menjelang 9 Desember 2020 terus dilakukan demi mewujudkan pesta demokrasi yang aman pada masa pandemi Covid-19.

Pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun ini memang memiliki banyak tantangan tersendiri, sehingga persiapan harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Disiplin penerapan protokol kesehatan masih menjadi kata kunci. Penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi salah satu hal yang harus dilakukan secara pasti.

Di Provinsi Lampung, ada dua kota dan enam kabupaten yang menggelar Pilkada 2020. Meskipun diselenggaraan di tengan pandemi Covid-19, pilkada kali ini harus dilaksanaan dengan baik dan berintegritas. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat khususnya pemuda mempunyai peran penting untuk menciptakan pilkada yang berintegritas.

Pilkada berintegritas artinya pilkada yang menjunjung tinggi integritas: tanpa ada politik uang (money politic), penyelenggara profesional, dan hasilnya kredibel sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Pemilih pun dalam memilih calon harus cerdas. Pilihan seyogianya berdasarkan kualitas calon. Yakni calon yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki kapasitas-kapabilitas menjadi pemimpin, memiliki keberpihakannya kepada masyarakat, dan  bisa membawa harapan baru bagi kemajuan kabupaten/kota.

Masyarakat harus cerdas menentukan calon pemimpin yang akan dipilih. Jangan mau lagi memilih calon yang memberi keuntungan sesaat dengan sejumlah pemberian,  baik itu berupa uang ataupun benda ke masyarakat dengan harapan mencoblos calon yang mereka usung. Ingat, uang atau barang yang diterima calon pemilih itu nilainya tidak seberapa dibanding dampaknya pada lima tahun ke depan.

Bukti sudah banyak menunjukkan bahwa politik uang sangat berpengaruh terhadap kinerja calon yg terpilih nantinya. Calon yang terpilih karena politik uang akan cendrung berusaha untuk mengembalikan modal kampanye mereka terlebih dahulu dibandingkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan begitu, ketika mereka menjabat tidak ada pembangunan yang berarti.

Untuk itu, pilkada serentak 2020 harus ada pengawasan yang baik. Pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pengawas pemilu, tetapi perlu ada keterlibatan masyarakat. Pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab kita semua bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu.

Terkait pengawasan partisipatif, berikut ini 15 hal baru yang harus diketahui pemilih dan semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2020:

1. Jumlah pemilih per-TPS dikurangi dari maksimal 800 menjadi maksimal 500 orang.
2. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya, setiap jam untuk sekian pemilih. Jadi, kehadiran pemilih rata per-jam, tidak menumpuk di pagi hari seperti sebelum-sebelumnya.
3. Saat pemilih antrw di luar maupun di dalam TPS diatur jaraknya, sehingga tidak terjadi kerumunan.
4. Dilarang bersalaman, terutama antara petugas KPPS dengan pemilih. Termasuk sesama pemilih.
5. Disediakan perlengkapan cuci tangan portable di TPS, bagi pemilih sebelum dan sesudah mencoblos.
6. Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas, disiapkan masker pengganti sebanyak 3
buah selama bertugas. Pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Di TPS hanya disediakan cadangan dalam jumlah terbatas.
7. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan selama bertugas. Setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS.
8. Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah (face shield) selama bertugas.
9. Setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir. Dengan cara ini, satu alat tulis tidak dipakai bergantian oleh ratusan orang.
10. Di setiap TPS disediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS.
11. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani rapid test sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat/tidak membahayakan pemilih selama bertugas.
12. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS.
13. Lingkungan TPS didesinfeksi sebelum maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara.
14. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas.
15. Jika ada pemilih bersuhu tubuh di atas standar (di atas suhu 37,3 derajat celsius), maka dipersilakan untuk mencoblos di bilik suara khusus, yang berbeda dengan bilik suara di dalam TPS, namun masih di lingkungan TPS tersebut.

*Penulis merupakan alumni Sekolah Kadrer Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsi Lampung 2020, tinggal di Pringsewu