Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Polres Lampura akan Tinjau Lokasi Dua Proyek Jalan Mangkrak di Kotaalam

Polres Lampura akan Tinjau Lokasi Dua Proyek Jalan Mangkrak di Kotaalam

45
BERBAGI
Bagian belakang Gang St. Nimbang Raja II terputus akibat tertutup material proyek (Foto: Lampungchannel.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Polres Lampung Utara bakal meninjau lokasi proyek jalan mangkrak di Gang Nim‎bang Raja I dan II, Kotaalam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

“Hari ini juga kami akan ke lokasi (Gang Nimbang Raja I dan II)” tutur Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres, AKP Syahrial, Kamis (8/2/2018).

Menurut Syahrial, kedatangannya ke lokasi ini untuk mengetahui ‎siapa pemilik proyek jalan mangkrak di lokasi tersebut. Sebelumnya, proyek jalan ini menjadi sorotan warga dan menghiasi pemberitaan sejumlah media massa.

“‎Kami akan juga akan menghubungi pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah warga mempertanyakan kelanjutan dua proyek perbaikan jalan tahun 2017 di Gang St. Nimbang Raja I, dan ‎St. Nimbang Raja II Kotaalam, Kotabumi Selatan Lampung Utara yang hingga kini masih belum rampung.

‎Menariknya, kedua proyek ‎perbaikan jalan ini juga sama sekali tidak dilengkapi papan informasi proyek yang terletak di ‎RT 12/LK V,. Alhasil, warga sama sekali tidak mengetahui informasi apapun seputar proyek itu seperti jenis pekerjaan, total anggaran, dan asal proyek, serta rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

Pantauan di lokasi, kondisi jalan mangkrak di kedua gang itu ‎cukup ‘mengenaskan’. Jika di gang pertama material bebatuan baru sebatas dihamparkan saja, sedangkan di gang kedua material bebatuan berikut pasirnya masih berpa tumpukan. Bahkan, gang kedua hingga sekarang terputus karena material – material proyek menutupi bagian belakang gang.

Menyikapi keluhan ini, ‎Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Syahbudin mengancam akan memasukan nama perusahaan pemenang proyek jalan ‘mangkrak’ di RT 12/LK V, Kelurahan Kotaalam itu ke dalam daftar hitam (black list). Sebab, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR) menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan telah melanggar kontrak kerja.

“Kami akan mengevaluasi untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahaan pemenang yang mengerjakan jalan tersebut. Sanksinya dapat berupa pemasukan nama perusahaan ke dalam daftar hitam,” terang Kepala Dinas PUPR, Syahbudin, saat ditemui di sela kegiatan tabligh akbar di kompleks Islamic Center Kotabumi.

Sanksi daftar hitam ini, menurut Syahbudin, merupakan tindak lanjut langkah yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR terkait kualitas pekerjaan jalan di lokasi tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, pihaknya telah terlebih dulu memutus kontrak kerja sama dengan pihak rekanan karena pekerjaannya tak selesai sesuai kontrak.

“Kontrak kerja sama sudah kami putuskan karena pekerjaannya baru sekitar 50 persen. Kemarin kami sudah tinjau ke lokasi,” tuturnya tanpa mau menyebutkan nama perusahaan pemenang proyek di jalan tersebut.

Syahbudin menguraikan, pekerjaan proyek di dua jalan itu sejatinya masih dalam satu paket pekerjaan. Nilai proyeknya mencapai sekitar Rp250 juta. Pekerjaannya meliputi perbaikan jalan dan pembuatan saluran drainase.

Terkait material proyek yang selama ini menutup akses jalan, Syahbudin menuturkan, pihaknya akan menyingkirkan material tersebut supaya tak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ia juga mempersilakan pihak rekanan jika memang akan mengambil kembali material mereka.

“Proyek jalan itu akan segera kami lelang ulang,” kata dia.