Beranda Hukum Korupsi Polres Lampura Sidik Penyimpangan Dana Desa di Madukoro Baru dan Taman Jaya

Polres Lampura Sidik Penyimpangan Dana Desa di Madukoro Baru dan Taman Jaya

1046
BERBAGI
Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Syahrial

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Polres Lampung Utara ternyata diam – diam telah menggarap kasus dugaan penyimpangan dana desa yang terjadi di Desa Madukor Baro, Kotabumi Utara dan Desa Taman Jaya, Kotabumi Selatan.

Kedua kasus dugaan penyimpangan ini statusnya kini dalam tahap penyidikan. Dana desa yang sedang dalam penyidikan itu ialah dana desa tahun 2016.

‎”Ada dua kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2016 yang sedang kami sidik. Kedua desa itu, yakni Desa Madukoro Baru dan Desa Taman Jaya,” terang Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Syahrial, Selasa (29/8/2017).

Bahkan, menurut Syahrial, dalam dua kasus ini, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 40 hingga 50 orang saksi mulai dari warga, perangkat desa hingga pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

“Sampai saat ini, sudah ada 40-50 saksi yang kami periksa,” jelasnya.

Perwira Pertama Kepolisian ini memaparkan, pengusutan terhadap kedua kasus dugaan penyimpangan dana desa itu dimulai sejak pihaknya menerima laporan warga seputar dugaan penyimpangan.

Pihaknya langsung menindaklanjuti kedua kasus itu dengan mendatangi kedua lokasi tersebut. Di samping itu, ‎pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa yang berkaitan dengan kedua laporan itu.

Kendati demikian, Syahrial belum mau menjelaskan secara rinci jenis dugaan penyim‎pangan yang terjadi di dua desa tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa bahwa kedua desa itu memperoleh Alokasi Dana Desa dan Dana dengan total sekitar Rp700 juta. Rp400 juta diperuntukan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktu dan sisanya dipergunakan untuk kegunaan yang lainnya.

Mengenai berapa total kerugian negara yang kemungkinan terjadi akibat adanya dugaan penyimpangan itu, Syahrial menyebutkan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung. Usai hasil audit didapat maka pihaknya akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kedua kasus itu.

“Setelah hasil audit dari BPK keluar, kami akan lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Secepatnya kasus ini akan kami tuntaskan,” tegasnya.