Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pospera Desak Penegak Hukum Usut Bimtek Para Kades Lampung Utara di Bali

Pospera Desak Penegak Hukum Usut Bimtek Para Kades Lampung Utara di Bali

656
BERBAGI
Aksi unjuk rasa Pospera di kantor Inspektorat Lampung Utara, Kamis (5/12/2019).
Aksi unjuk rasa Pospera di kantor Inspektorat Lampung Utara, Kamis (5/12/2019).

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi-– Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Lampung Utara mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa 2019.

BACA: Bimtek di Bali, Para Kades di Lampung Utara akan Dipanggil Inspektorat

“Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” tegas Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

‎Mereka beralasan bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis tersebut disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dari para peserta. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok.

“Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Belum lagi, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” paparnya.

‎Menyikapi tuntutan tersebut, Sekretaris Inspektorat Lampura, Gunaido Uthama mengaku akan menjadikan tuntutan ini sebagai pelecut semangat mereka dalam lebih mengawasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.

“Untuk tuntutan dari Pospera akan kami tindaklanjuti sesuai dengan tupoksi kami. Jika ada pelanggaran, tentu akan lakukan tindakan sesuai mekanisme dan begitu pun sebaliknya,” ‎katanya.

BACA: Menunggu Para Kades Lampung Utara Bawa Oleh-oleh Bimtek dari Bali

Kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali dan sekretaris desa di Yogyakarta menuai polemik. Sejumlah pihak mulai dari eksekutif hingga legislatif menyoroti kegiatan ini.

Pihak legislatif menilai kegiatan ini ‎tidak cukup tepat karena menyasar lokasi – lokasi yang terkenal sebagai daerah pariwisata. Dalam waktu dekat, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Loading...