Beranda Views Opini Potensi Banjir Akibat Pola Ruang Kota

Potensi Banjir Akibat Pola Ruang Kota

346
BERBAGI
I.B. Ilham Malik

Oleh: Dr. Eng. IB Ilham Malik

Selama beberapa hari ini ini Lampung yang meliputi hampir semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung dilanda hujan. Sebagian bahkan mengalami hujan yang cukup deras, meskipun belum menimbulkan bencana banjir seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain. Seperti yang kita tahu, bahwa ada beberapa daerah di Jawa yang bencana banjir. Dan banjir tersebut melanda daerah pemukiman yang masuk dalam kawasan perkotaan.

Wilayah perkotaan memang seringkali menjadi daerah yang paling tinggi kerawanannya terkena bencana banjir. Beberapa hal yang menjadi penyebab daerah perkotaan menjadi daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir adalah adanya pemusatan kawasan permukiman di daerah tersebut. Sementara kawasan permukiman ini tidak mendesain kawasannya agar adaptif dengan peningkatan kuantitas air. Bahkan, di beberapa tempat hal yang terjadi adalah adanya pengambilalihan lahan, atau perubahan lahan, yang selama ini menjadi daerah genangan air, terutama air hujan dalam bentuk rawa ataupun kolam, yang kemudian berubah menjadi di area permukiman atau area komersial. Daerah yang selama ini dihuni oleh air, digunakan oleh penduduk yang disetujui melalui regulasi pemerintah, untuk ditimbun dan dimanfaatkan lahan di atasnya sebagai lahan budidaya.

Kawasan Lindung Baru

Beberapa daerah yang ada di dalam wilayah perkotaan, sebenarnya perlu diarahkan menjadi dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Beberapa tempat yang ada di dalam wilayah kota, yang memiliki kerawanan dari bencana banjir atau bencana lainnya, bahkan seharusnya dijadikan sebagai kawasan lindung baru.
Sementara daerah yang tidak rawan, dan memang secara cara geografis dan juga ditinjau dari kondisi lingkungannya memiliki kerawanan bencana lingkungan yang sangat kecil, maka daerah tersebut dapat dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Memang kota kita ini, sudah sangat padat oleh bangunan, sehingga sebuah area yang sebenarnya pantas untuk menjadi kawasan lindung, ternyata pada saat ini sudah dihuni oleh penduduk dengan kepadatan yang cukup tinggi. Namun,  sebenarnya di sinilah fungsi rencana tata ruang. Pemerintah bersama dengan para perencana, kemudian menjadikan daerah yang memang seharusnya menjadi daerah kawasan lindung, tetap ditetapkan sebagai kawasan lindung bagi kota di masa yang akan datang. Dan pada saat ini, memang masih dihuni oleh banyak orang, sehingga menimbulkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

Ke depannya, melalui regulasi penataan ruang, dia akan berubah menjadi kawasan lindung. Sebagaimana yang diarahkan oleh dokumen rencana tata ruang dan Perda tata ruang itu tadi. Jadi, rencana tata ruang itu kita buat, dalam rangka untuk menetapkan bentukan struktur ruang dan pola ruang di masa yang akan datang, dengan melakukan evaluasi terhadap struktur dan pola ruang pada saat ini. Kita bisa melihat, apakah kondisi tata ruang yang ada saat ini, adalah sebuah kondisi yang baik, sebuah kondisi yang ideal, ataukah sebaliknya, dia menjadi sebuah struktur dan pola ruang yang tidak tepat bagi masa depan kota.

Dari existing itulah, yang kemudian menuntun kita untuk merancang bentukan struktur dan pola ruang baru, yang diharapkan akan terbentuk di masa yang akan datang. Jadi, ketika kita merancang sebuah kota, merancang tata ruangnya, maka apa yang kita rancang ini adalah apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang.

Saat ini,  kawasan yang pada masa akan datang itu adalah sebuah kawasan lindung, tetapi pada saat ini sudah dihuni oleh bangunan dan juga penduduk yang sangat banyak. Maka, itu bukan berarti bahwa penduduk yang ada pada saat ini disebut sebagai penduduk yang menghuni kawasan lindung. Tentu saja tidak demikian.  Masyarakat tetap bisa berada di kawasan yang sudah kita tetapkan sebagai kawasan lindung baru tersebut, hanya saja karena mereka berada di kawasan lindung kota di masa yang akan datang, maka ada kebijakan khusus untuk lahan yang ada di daerah tersebut. Di antaranya adalah meninggikan pajak bumi dan bangunan untuk setiap bangunan yang berada di daerah yang akan dijadikan sebagai kawasan lindung di masa yang akan datang tersebut. Juga tidak diperbolehkan ada pembuatan sertifikat tanah baru atau perubahan sertifikat tanah. Sehingga tidak terjadi transaksi jual beli tanah lagi di daerah tersebut.

Bahwa selama sekian tahun ini nanti, penghuninya akan menjual lahan yang ia huni pada saat ini kepada pihak lain, maka pihak lain tersebut tidak bisa mengubah nama sertifikat. Sudah dikunci tidak ada sertifikat baru di lahan tersebut. Sebab, pada prinsipnya sertifikat yang ada di pemerintah pada area yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung, akan dibuat menjadi status quo. Sehingga hanya anak dan keturunannya saja yang boleh menetap di situ, selama warga tersebut memang sudah memiliki sertifikat sejak lama (sertifikat sudah ada sebelum perda tata ruang baru, ditetapkan) dan juga sudah memiliki bangunan yang fungsional di daerah tersebut.

Jadi, yang ingin saya katakan adalah: dalam merancang masa depan kota tersebut kita harusnya memberikan perhatian pada rancangan struktur dan pola ruang kota di masa yang akan datang. Jadi, apa yang sudah terjadi pada saat ini, pola dan struktur ruangnya, belum tentu sebuah pola dan struktur ruang yang relevan dengan masa yang akan datang. Bahkan pada saat ini saja, pola dan struktur ruang telah memberikan efek pada kegiatan orang dan barang, yang kemudian menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan kenyamanan warga kota.

Artinya, apa yang sudah terjadi pada saat ini, bentukan pola dan struktur ruangnya, ternyata tidak menyamankan warganya. Hal ini menandakan bahwa diperlukan sebuah rancangan baru yang mungkin berbeda dengan kondisi eksisting pada saat ini. Sebab apa yang terjadi pada saat ini, bukanlah sebuah bentuk ruang yang dirancang sejak awal. Tetapi sebuah kawasan perkotaan yang “menjadi” begitu saja.

Setelah itu baru kemudian muncullah regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan lahannya, dan juga mulai berjalanlah kebijakan perizinannya. Dan itu semua membutuhkan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang. Jika konsepsi yang ada di dalam peraturan tata ruang ini tidak relevan dengan tuntutan bentukan ruang kota di masa yang akan datang, maka hal yang terjadi adalah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan di kota tersebut.

Kesimpulan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bahasan yang sudah kita bahas pada saat ini adalah bahwa banjir adalah sebuah fenomena alam yang merupakan aktivitas biasa bagi alam. Karena itu, setiap warga harus memberikan perhatian pada hak alam. Suatu area yang seharusnya tidak dijadikan sebagai kawasan permukiman ataukah kawasan komersial, seharusnya dapat tetap menjadi sebuah area hijau dan terbuka.

Semuanya masih bisa menikmatinya tanpa perlu mengeluarkan uang karcis sebagai tanda masuk ke daerah tersebut. Karena itu, kita sangat berharap agar pemerintah daerah baik di level provinsi, kota maupun kabupaten, hendaknya sesegera mungkin mengubah cara pikir dalam penyusunan dokumen tata ruang. Pemerintah harus melihat bentukan ruang kota di masa yang akan datang itu seperti apa, bayangannya itu seperti apa, shingga apa yang terjadi pada saat ini sebagai sebuah bentukan ruang yang tidak tepat, tidak lagi menjadi bentukan dan kota di masa yang akan datang. Bentukan pola dan struktur ruang kota di masa kini, ternyata tidak berkualitas dan tidak berkeadilan, maka hal tersebut harus diubah dengan membentuk pola dan struktur ruang baru.

Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa yang namanya dokumen RTRW adalah sebuah dokumen pemanfaatan lahan yang berkeadilan. Dan dokumen tata ruang adalah sebuah dokumen yang menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah untuk berhadapan dengan masa depan.***

*Kepala Center for Urban & Regional Studies, Dosen Perencanaan Wilayah & Kota di MT Universitas Bandar Lampung (UBL)

 

Loading...