Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Praktisi Hukum Lampung Utara Minta Perbup TPP Dibatalkan

Praktisi Hukum Lampung Utara Minta Perbup TPP Dibatalkan

434
BERBAGI
Karjuli Ali/Foto: Istimewa

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Peraturan Bupati Lampung Utara terbaru tentang Tamb‎ahan Penghasilan Pegawai terus panen kritikan dari pelbagai pihak. Penyebabnya, perbup itu diduga cacat hukum dan menunjukan minimnya empati pemkab terhadap kesusahan rakyat menghadapi pandemi Covid-19.

“Saat keadaan keuangan begini (carut marut,red) dan saat pandemi corona (Perbup TPP) itu tidak elok,” tegas salah seorang praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali, Rabu (16/9/2020).

Perubahan TPP itu sejatinya sah – sah saja sepanjang landasan hukumnya benar dan kondisi lainnya mendukung, serta dapat menjamin tidak akan ada lagi korupsi di masa mendatang. Jika semua hal itu belum terpenuhi hendaknya Perbup TPP tersebut dibatalkan karena rentan gugatan hukum.

“Sejauh memang dapat meningkatkan kinerja ya tidak apa apa. Semoga saja dengan adanya perbup ini para pejabat enggak korupsi lagi,” kata dia.

Karjuli juga menegaskan bahwa sepanjang Perbup TPP baru itu belum masuk ke dalam lembaran daerah maka perbup itu belum dapat diterapkan. Pernyataannya ini merujuk pada keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok. Kala itu, Lekok mengatakan bahwa Perbup TPP terbaru itu belum masuk ke dalam lembaran daerah.

“Kalau Perbup itu belum masuk lembaran daerah, ya belum berlaku. Nanti kita liat bener apa bohong itu pak sekretaris daerah,” tandasnya.

Sebelum Karjuli, kritikan sama telah disampaikan oleh kalangan akademisi Salis M. Abduh dan Suwardi serta Ketua PGK, Exsadi. Mereka menegaskan Perbup TPP itu harus dibatalkan karena diduga melanggar aturan dan mencederai perasaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Jika memang melanggar aturan, Perbup TPP harus d‎ibatalkan. Tidak ada pilihan lain,” tegas Salis M. Abduh dalam pesan WhatsApp-nya saat itu.

Adanya dugaan pelanggaran aturan yang lebih tinggi itu mengisyaratkan bahwa pemkab terkesan terburu – buru dalam membuat regulasi baru itu. Di samping itu, perubahan TPP itu juga menjadi sinyal nyata kurang pekanya pihak pemkab terkait kondisi terkini pandemi Covid-19.

‎Saat ini, wabah Covid-19 di Lampung Utara cenderung cepat penyebarannya. Angka kasus baru terus bertambah dan bahkan meningkat tajam. Sedianya dengan kondisi tersebut, pihak pemkab lebih memfokuskan anggaran pada percepatan penanganan Covid-19.

“Fokuskan dulu semua energi dan anggaran terhadap penanggulangan pandemi Covid dan penyembuhan warga terkontaminasi. Setelah semuanya selesai, baru memikirkan hal lainnya,” paparnya.

Sementara Suwardi dalam pesan WhatsApp-nya menegaskan, ‎Pemkab Lampung Utara harus membatalkan Peraturan Bupati terbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai jika memang aturan itu telah ditetapkan. Selain batal demi hukum, perbup itu sangat mencederai hati masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi COVID-19.

“Eloknya, perbup itu direvisi karena jika aturan yang lebih rendah kontradiktif (bertentangan) dengan aturan yang lebih tinggi maka aturan itu batal demi hukum,” tandasny

‎Di tempat berbeda, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara, Exsadi menilai banyaknya dugaan aturan yang dilanggar dalam peraturan bupati terbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan insiden yang sangat memalukan bagi Lampung Utara. Imbasnya, setiap produk hukum yang dihasilkan di masa mendatang dapat diragukan keabsahannya oleh masyarakat.

Loading...