Praktisi Hukum: Tidak Optimal Gunakan “Tapping Box” Bisa Dipidana

  • Bagikan
Muhammad Yunus
Muhammad Yunus

TERASLAMPUNG.COM — Praktisi Hukum Muhammad Yunus menilai pengusaha rumah makan, hotel dan hiburan yang tidak optimal menggunakan tapping box di Kota Bandarlampung bisa dipidanakan.

“Wajib pungut (pengusaha) tugasnya menyimpan uang dari pajak yang diambil dari konsumen, kalau uang tersebut tidak disetorkan ke pemerintah dalam hal ini Pemkot Bandarlampung. Wajib pungut bisa dikenakan perbuatan melawan hukum yaitu penggelapan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 372 yang ancaman hukumannya penjara paling lama empat tahun,” jelas M. Yunus yang juga Direktur Kantor Hukum WFS dan Rekan kepada teraslampung.com, Rabu, 23 Juni 2021.

Selain bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP, menurut M. Yunus para pengusaha yang tidak mengoptimalkan transaksinya tidak menggunakan tapping box bisa juga dijerat dengan menggunakan undang-undang pajak yang bahkan katanya ancaman hukumannya lebih berat.

“Wajib pajak yang menyimpan atau menyembunyikan pajak ancaman pidananya seingat saya minimal 6 bulan maksimal 6 tahun. Itu lebih tinggi dari KUHP,” ujar mantan Direktur Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung itu.

Menurutnya, dengan adanya tapping box pengusaha diuntungkan karena proses pembayaran/setoran tidak lagi ada pertemuan orang dengan orang serta tidak tercipta ruang untuk negoisasi.

Apa lagi, kata Yunus, pemasangan tapping box itu juga atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Awal pemasangan tapping box itu bukan dari Pemkot, tetapi memang diminta oleh KPK. KPK yang turun langsung ke  Bandarlampung. Dan itu juga dilakukan di beberapa kota lain di Indonesia. Adanya program tapping box saya sepakat karena membuat kita lebih transparan dalam jumlah transaksinya dan berapa yang diterima pemerintah. Jauh berbeda dengan yang manual pengusaha ketemu dengan petugas kemudian dibuatkan tanda terima dan ini menciptakan ruang untuk memanipulasi,” jelas M. Yunus.

“Alat ini membuat semuanya jadi transparan berapa yang diterima wajib pungut dari konsumen langsung disetor ke bank,” tambahnya.

Meskipun begitu, Yunus mengingatkan agar Pemkot Bandarlampung menyiapkan payung hukum terkait pemasangan tapping box tersebut.

Dandy Ibrahim

  • Bagikan