Presiden Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Miras

  • Bagikan
Kepala Kantor wilyah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, Aflah Farobi dan Kapolda Lampung Komjen Sudjarno menunjukkan barang bukti minuman keras dan rokok yang disita dari sebuah gudang di Bandarlampung, Rabu (19/7/2017).

TERASLAMPUNG.COM — Setelah sempat menuai kontroversi, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat perizinan pembukaan investasi baru untuk minuman beralkohol (minol) di empat provinsi.

Data di Kementerian Perindustrian menyebutkan peluang pengembangan industri minol masih cukup terbuka. Hal itu seiring dengan perkembangan industri pariwisata Nasional dan peluang ekspor.

Menurut Plt. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Edy Sutopo, produksi minol pada 2016 sebesar 283,9 juta liter dan hanya meningkat sekitar 9 persen dalam tiga tahun menjadi 315,41 juta pada 2019. Sementara itu rerata utilisasi pabrikan minol pada 2019 hanya di level 51 persen. Artinya, tanpa investasi baru kapasitas industri masih bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan.

“Sebenarnya utilisasi yang ada masih bisa dioptimalkan untuk memenuhi perkembangan permintaan beberapa tahun ke depan,” katanya, dirilis Bisnis.com, Selasa (2/3/2021).

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, menilai keputusan Jokowi tepat karena ia meyakini bila tidak dibatalkan, izin investasi miras justru sangat berpotensi menimbulkan banyak mudarat ketimbang maslahat bagi Indonesia.

“Bagaimana pun saya mengapresiasi pembatalan dari presiden karena daripada blunder nantinya di masyarakat,” kata Tauhid, dirilis CNNIndonesia.com, Selasa (2/3).

Blunder itu, menurut  Tauhid, akan muncul dalam banyak hal. Mulai dari tingginya tingkat kekerasan, kriminalitas, hingga masalah kesehatan di masyarakat yang pada akhirnya akan membebani pemerintah juga.

“Khawatirnya ini makin marak kriminalitas dan pastinya tugas penegak hukum jadi semakin berat,” imbuhnya.

Sementara manfaat yang didapat tidak besar. Salah satunya dalam bentuk penerimaan negara, seperti bea masuk bahan baku, pajak penjualan, hingga cukai.

Fakta di lapangan, kata Tauhid, sumbangan pemasukan dari miras terbilang kecil. Pada 2020 misalnya, sumbangan penerimaan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp5,76 triliun. Angkanya turun 21 persen dari realisasi pada 2019 senilai Rp7,34 triliun.

“Sumbangan ke negara tidak besar, turun bahkan. Makanya ini harus hati-hati, tidak semua atas nama investasi lalu dipermudah, padahal tidak memberi manfaat besar, jadi harus lihat semua aspek, termasuk sosial, kesehatan, dan lainnya, tidak bisa ekonomi semata,” tuturnya.

Yang tak kalah penting, pembatalan izin investasi miras dari Jokowi setidaknya bisa sedikit melegakan para produsen miras lokal di tanah air. Minimal, beban bersaing mereka dengan miras dari para calon investor bisa berkurang.

Loading...
  • Bagikan