Beranda News Nasional Presiden Jokowi: Kebijakan Diskresi dan Kesalahan Administrasi Jangan Dipidanakan

Presiden Jokowi: Kebijakan Diskresi dan Kesalahan Administrasi Jangan Dipidanakan

323
BERBAGI
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Kapolda dan Kajati seluruh Indonesia, Selasa (19/7) di Istana Negara, Jakarta. Foto: Sekab

TERASLAMPUNG.COM – Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum di daerah untuk tidak memidakan diskresi dan kesalahan administrasi yang dilakukan pejabat di daerah. Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara di depan para Kapolda dan Kajati di Istana Merdeka, Selasa (19/7/2016).

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menegaskan pentingnya aparatur di daerah mendukung kebijakan-kebijikan pemerintah.

“Saya minta di jajaran Kejaksaan Agung, jajaran Kepolisian, Polri betul-betul garis lurusnya itu ada, setiap merespon kejadian, merespon perintah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sampaikan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan kembali lima hal yang sudah disampaikan tahun lalu kepada Kapolda dan Kejati.

“Yang pertama, bahwa kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan, jangan dipidanakan. Yang kedua, tindakan administasi pemerintahan juga sama. Tolong dibedakan mana yang niat nyuri, mana yang niat nyolong, mana yang itu tindakan administrasi,” ujar Presiden seraya menambahkan, bahwa aturan di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah jelas, mana yang pengembalian mana yang tidak.

Yang ketiga, lanjut Presiden, kerugian yang dinyatakan BPK itu masih diberi peluang 60 hari.

“Ini juga harus diberikan catatan. Keempat, kerugian negara itu harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum adanya penuntutan (di pengadilan),” katanya.

Evaluasi perjalanan setahun ini, dilakukan karena Presiden Jokowi mengaku masih banyak mendengar bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden.

“Saya masih banyak keluhan dari Bupati, saya masih banyak keluhan dari Wali Kota, saya masih banyak keluhan dari Gubernur”, ungkap Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan agar apa yang disampaikan betul-betul menjadi perhatian. Karena Pemerintah harus mengawal pembangunan dengan sebaik-baiknya, di Kabupaten, di Kota, di Provinsi, termasuk di Pusat.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, yang namanya deregulasi ekonomi, sudah 12 yang dikeluarkan. Dan terobosan yang berkaitan dengan amnesti pajak, juga sudah dikeluarkan.

Presiden mengingatkan, segala jurus yang dikeluarkan, tetapi kalau ini tidak didukung dan didukung jajaran yang ada di daerah, baik di pemerintah daerah, jajaran Kejati, Kejari, Polresta, jajaran Polda, tidak akan berjalan.

“Sekali lagi, semuanya harus segaris, semuanya harus seirama, sehingga orkestrasinya menjadi sebuah suara yang baik,”tutur Presiden.

 

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, para Menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jaksa Agung, serta Kapolda dan Kajati seluruh Indonesia.

Loading...