Beranda News Nasional Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

33
BERBAGI
Presiden Jokowi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9) siang. Foto: Sekretarian Kabinet

TERASLAMPUNG.COM, Bogor — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RUU itu ditunda. Jokowi mengaku perintah itu setelah dia mengikuti perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan.

“Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9) siang.

Jokowi berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya.

“Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,” sambung Presiden Jokowi. Menurut Presiden, dari subtansi-subtansi yang dicermatinya, setidaknya ada 14 pasal dari RUU KUHP itu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. “Nanti ini yang akan kami komunikasikan, baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada,” katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo mengatakan akan menunda pengesahan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP.

“Saya sebagai pimpinan DPR sudah berkomunikasi dengan beberapa pimpinan fraksi dan sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh presiden untuk menunda pengesahan pada hari Selasa (pekan depan), sambil melihat lagi pasal yang masih pro dan kontra,” kata Bamsoet di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat, 20 September 2019.

Bamsoet mengatakan, DPR belum bisa berbicara soal menunda atau membatalkan pengesahan revisi KUHP saat ini, karena harus membawa permintaan Presiden Jokowi ke rapat internal DPR.

 

Loading...