Beranda Teras Berita Presiden SBY Instruksikan Proses Hukum Pembakar Hutan di Riau Dipercepat

Presiden SBY Instruksikan Proses Hukum Pembakar Hutan di Riau Dipercepat

51
BERBAGI

R. Usman/Teraslampung.com

Presiden SBY memimpin Rapat  Terbatas Kabinet di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3). (Foto Dok Setkab)

Jakarta—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah sudah bekerja mengatasi bencana asap termasuk kebakaran ladang dan hutan Riau, tetapi sejauh ini masih belum sepenuhnya teratasi.

“Saya terus terang harus mengatakan bahwa situasinya masih belum baik,” kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada Ratas Terbatas Kabinet di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3).

Rapat terbatas ini membahas masalah rancangan awal dan pagu indikatif untuk tahun 2015. Presiden SBY menjelaskan, ada dua factor terkait bencana asap yang bersumber dari kebakaran ladang dan hutan di Riau itu.. Faktor pertama, cuaca tahun ini kembali tidak normal. Apalagi ada ramalan akan terjadi El Nino pada tahun 2014 ini.

“Dengan cuaca yang makin ekstrim seperti itu maka hutan-hutan kita, ladang-ladang kita, akan mudah terbakar—flammable,” ujarnya.

Faktor pertama itu, lanjut Presiden SBY, juga menjadi penyebab faktor kedua, yaitu adanya kelalaian apa lagi kesengajaan yang dilakukan oleh penduduk lokal atau perusahaan-perusahaan tertentu atau gabungan (penduduk lokal yang menjadi anggota perusahaan itu membakar lading), maka dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan di waktu yang lalu.

Menurut Presiden SBY solusi dan cara bertindak yang dilakukan pemerintah dan sekarang terus berlangsung adalah berusaha untuk memadamkan kebakaran dan mengurangi asap itu.

“Saya sudah menginstruksikan, saya dengar sudah dijalankan, yang memang benar-benar secara sengaja termasuk juga yang lalai melakukan pembakaran yang menyusahkan penduduk kita di sana, dan kalau itu asapnya pergi ke negara lain juga menyusahkan negara lain, agar diberikan sanksi hukum yang tegas,” kata SBY.

Presiden juga mengaku telah diberi tahu sudah sejumlah orang yang diperiksa dan akan menjalani proses hukum. “Instruksi saya ‘cepat’, kalau perlu pengadilan dipercepat dengan demikian rakyat tahu bahwa yang lalai itu betul-betul diberikan sanksi,” tegas Presiden SBY.

Menurut SBY, kalau tidak segera dipercepat nanti, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, lupa lagi, sehingga terbentuk opini apa ada apa-apa. Buktinya diperiksa ya diperiksa tetapi tidak ada konsekuensi hukumnya.

“Jadi saya instruksikan, agar pelaksanaan penindakan dan proses hukum dipercepat. Tetap adil tetapi dipercepat dengan demikian akan menimbulkan efek yang baik untuk tidak begitu saja mereka ceroboh, sengaja membakar dan tidak bertanggung jawab yang akan menyusahkan ratusan ribu saudara-saudaranya, mengganggu kesehatan mereka, menganggu penerbangan dan aktivitas yang lain,” tutur Presiden SBY.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta kepada Menteri-menteri terkait agar menyampaikan kepada masyarakat yang ada di daerah agar jangan  melakukan sesuatu yang menyusahkan orang lain, tidak bertanggung jawab, dan apalagi dengan penuh kesengajaan.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menlu Marty Natalegawa.