Beranda News Nasional Pro – Kontra Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Pro – Kontra Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

689
BERBAGI
Menko Polkan Wiranto mengumumkan pembubaran HTI, Senin (8/5/2017).

TERASLAMPUNG.COM — Pemerintah melalui Mengko Polhukm Wiranto resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5/2017). Namun, pembubaran ormas berbasis Islam menuai pro-kontra. Banyak pihak menolak pembubaran HTI, karena pembubaran ormas tanpa proses pengadilan dinilai sama dengan cara Orde Baru dan cenderung fasis.

 

Pembubaran HTI menurut Menko Polhukam Wiranto, karena ormas tersebut kegiatan-kegiatanya terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, pembubaran HTI juga dilakukan setelahh menyerap aspirasi masyarakat.

“Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Wiranto.

Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat yang sebenarnya selama ini berseberangan dengan HTI justru menolak pembubaran HTI.

“Saya tidak setuju perjuangan HTI, tapi saya tidak setuju HTI dibubarkan,” tulis Iman D. Nugroho, jurnalis CNN Indonesia yang juga aktivis AJI.

Berbicara tidak atas nama organisasi AJI, Iman pun kemudian mengingatkan  penjelasan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016, bertema “Beda itu hak!”, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham), dan UUD 1945.

Iman mengutip Pasal 20 Duham: “Setiap orang bebas berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.”

“Lalu pasal 28 E UUD 1945 yang tertulis: (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Saya asumsikan, kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memahami, bahwa negara kita sudah meratifikasi (mengadopsi) Duham, dan sampai kini masih menjadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Artinya, tidak ada keraguan bagi kita untuk menjalankan pasal 20 Duham dan Pasal 28 E itu,” katanya.

“Apa yang terjadi belakangan? AJI mencatat, berbagai upaya warga untuk mengekspresikan perbedaan pendapat kerap kali gagal karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain. Represi atas kebebasan berekspresi ini semakin menguat terkait isu-isu politik sensitif, khususnya isu terkait Tragedi Kemanusiaan 1965 dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat lainnya. Polisi yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi setiap warga justru menjadi bagian dari kelompok yang melakukan intimidasi atas upaya warga berekspresi,” imbuhnya.

Kedua, kata Iman, soal sebuah posting di www.nu.or.id tentang sikap Jaringan Gusdurian Indonesia.

Iman mendedahkan tulisan berjudul “Pernyataan Jaringan Gusdurian terhadap Pelarangan Diskusi, Buku, dan Pemutaran Film” di situs nu.or.id. Menurut Iman, tulisan itu mengungkapkan sejak pemerintahan Orde Baru tumbang, ada upaya keras membangun demokrasi dan pemerintahan sipil demi menjamin hak-hak dasar warga negara. Yaitu: kemerdekaan berpikir, berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.