Pro-Kontra Polisi Boleh/Tidak Boleh Menembak Mati Begal

  • Bagikan
Jasad begal berinisial Alm(36), warga Desa Negara Saka, Jabung, Lampung Timur saat tiba dir Umah Sakit Bhayangkara, Bandarlampung, Selasa (25/5/2021).
Jasad begal berinisial Alm(36), warga Desa Negara Saka, Jabung, Lampung Timur saat tiba dir Umah Sakit Bhayangkara, Bandarlampung, Selasa (25/5/2021).

TERASLAMPUNG.COM — Beberapa hari terakhir viral di medsos penembakan mati begal oleh aparat kepolisian Polda Lampung. Jajaran Polda Lampung makin intensif memburu para begal setelah ada peringatan dari Kapolda Lampung usai kasus pembakaran markas Polsek Candipuro, Lampung Selatan. Dalam peringatannya, Kapolda Lampung menegaskan agar polisi tidak ragu menangkap begal.

BACA: Kerap Beraksi di Candipuro, Begal Asal Jabung Tewas Ditembak

Selain kasus pembakaran Polsek Candipuro yang kabarnya dipicu oleh kemarahan warga lantaran aksi pembegalan makin marak tetapi banyak yang belum dituntaskan, sebenarnya kasus begal terjadi di banyak tempat di Provinsi Lampung. Para begal tak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. Mirisnya, sasaran begal tidak pandang bulu. Buktinya, pernah terjadi di Lampung seoang anggota TNI meninggal karena dibunuh begal. Sepeda motor anggota TNI tersebut dirampas. Anggota Brimob Polda Lampung juga ada yang meninggal karena ditembak begal dengan senjata api.

Bisa dikatakan, kini masyarakat Lampung sudah pada tahap ‘sangat marah’ tetapi tidak bisa berbuat apa pun untuk menghadapi begal. Satu-satunya harapan adalah aparat kepolsian bisa menuntaskan para pelaku pembegalan. Kalau bisa, jaringan begal bisa dilumpuhkan sehingga Lampung aman. Sebab itu, ketika jajaran Polda Lampung menembak begal, pada umumnya masyarakat menyambutnya dengan positif. Masyarakat mengapresiasi kerja polisi karena begal mati ditembak.

Di sisi lain, ketika ada protes atau kritikan terhadap penembakan mati para begal oleh polisi, masyarakat pun akan serentak membela polisi dan menyalahkan pihak yang mengritik. Itu pula yang terjadi ketika LBH Bandarlampung menyampaikan kritik terhadap Polda Lampung dan dimuat Teraslampung.com. Sebagai media publik, tentu saja Teraslampung.com harus berimbang. Suara keberatan yang disampaikan LBH Bandarlampung juga harus dimuat.

Pertanyannya: Bagaimana hukumnya penembakan para begal oleh polisi di luar perintah hakim (belum ada putusan pemidanaan mati dari putusan hakim)?

Pertanyaan ini sebenarnya yang disoal oleh LBH Bandarlampung dan mendapatkan tanggapan yang riuh dari warganet. Sebagian besar warganet menilai kritikan LBH Bandarlampung itu aneh, mengada-ada, dan seolah-olah membela begal.

Sikap LBH Bandarlampung sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Begitu juga sikap warganet. Namun, LBH Bandarlampung dan warganet (masyarakat Lampung) memiliki sudut pandang yang berbeda terkait penembakan begal oleh polisi hingga begal tersebut meninggal. LBH Bandarlampung  mendasarkan pandangannya pada hukum internasional yang sudah diratifikasi menjadi UU di Indonesia. Dan itu artinya mau tidak mau harus diikuti oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Sebaliknya, warganet atau masyarakat Lampung mendasarkan pandangannya pada pengalaman sehari-hari, betapa ngerinya kalau sudah menjadi sasaran begal. Harta bisa lepas, nyawa pun bisa melayang. Sudah lama masyarakat Lampung dihantui teror begal yang seolah tidak mengenal waktu, tempat, dan sasaran.

Sesuai aturan hukum di Indonesia, begal atau pelaku curat/curas yang menyebabkan korban meninggal jika ditangkap dan diproses hukum akan dijerat hukuman lumayan lama.

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

Ayat (1)Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Jadi pelaku yang melakukan begal terhadap orang lain dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Polisi Melakukan Penembakan Sebagai Upaya Penghentian Kejahatan

Kembali ke pertanyaan di atas? Bolehkah Polisi menembak begal? Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya sudah ada dasar hukumnya polisi boleh atau tidak boleh menembak begal. Penembakan dilakukan dalam rangka menghentikan tindak pidana. Itu konteksnya berbeda dengan penembakan setelah putusan hakim. Jika penembakan dilakukan setelah putusan hakim, maka disebut dengan eksekusi putusan hakim.

Namun, untuk melakukan penembakan terhadap begal polisi harus mengacu pada Peraturan Kapolri. Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”) mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, yakni:

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
tahap 2: perintah lisan;
tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
tahap 4: kendali tangan kosong keras;
tahap 5 kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
-tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
-tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
-tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
-tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika:
-tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan

-tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat, dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa tindakan Polisi menembak menggunakan senjata api dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindak kejahatan.

Penembakan Mati di Luar Putusan Hakim (Extra-Judicial Killing)

Pada dasarnya polisi berhak menembak seorang terdakwa yang sudah dipidana mati berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (“Perkapolri 12/2010”) hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Arif Maulana, perwakilan koalisi dari LBH Jakarta, pernah menyatakan  bahwa fenomena extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan seolah menunjukan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi suatu kejahatan.

Menurutnya, extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum Hak Asasi Manusia (“HAM”) internasional maupun peraturan perundang undangan National. Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, serta International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Extra-judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang. Hak hidup setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (non-derogable rights).

Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, penembakan ini tentu saja juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (fair trial).

Sekali lagi, berdasarkan penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa polisi dibenarkan melakukan penembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan hanya sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindak kejahatan.

Masalahnya: apakah penembakan mati begal yang selama ini terjadi memang sudah benar-benar menjadi upaya terakhir dan tidak ada upaya lain yang lebih memungkinkan memberantas begal tanpa menembak mati mereka?

TIM/Dewira

  • Bagikan