Beranda Pendidikan Program Biling SMA-SMK Tidak Ada, Asep Harus Banyak Keluarkan Banyak Uang

Program Biling SMA-SMK Tidak Ada, Asep Harus Banyak Keluarkan Banyak Uang

706
BERBAGI
Rumah kontrakan Asep di Jl H. Said, Jagabaya,Bandarlampung.

Warga kurang mampu di Kota Bandarlampung yang akan menyekolahkan anaknya ke SMA-SMAK kini harus merogoh koceknya lebih dalam.

Dandy Ibrahim| Teraslampung.com

TERASLAMPUNG — Warga kurang mampu di Bandarlampung yang hendak memasukkan anaknya ke SMA/SMK kini banyak yang khawatir. Mereka harus menyiapkan sejumlah dana agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mereka khawatir tidak mampu membiayai anaknya hingga lulus karena program bina lingkungan (Biling) untuk SMA/SMK sudah tidak ada lagi.

“Saat anak saya lulus SMP dan mau memasukkan anak ke SMK tahun lalu, waktunya hampir berbarengan dengan masa kontrakan rumah saya habis  dan menjelang Lebaran. Terus terang, hal itu membuat saya pusing,” cerita Asep, warga, Jl.H Said, Kelurahan Jagabaya, Bandarlampung, belum lama ini.

Asep mengaku, karena pada tahun 2017 tidak ada program Biling untuk SMA/SMK, anaknya yang nomor dua terpaksa harus bersekolah di SMK swasta.

Diyakini, warga Bandarlampung yang menghadapi masalah seperti Asep tidaklah sedikit.  Sejak tanggung jawab pengelolaan SMA/SMK diambil alih Pemprov Lampung setahun lalu, mereka tidak lagi bisa mendapatkan program Biling dari Pemkot Bandarlampung. Artinya, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SMA/SMK.

Pengambilalohan kewewenangan Pemprov untuk mengelola SMA/SMA memang ada dasar hukumnya. Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang (UU) tersebut disebutkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa manajemen pengelolaan SMA dan SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten kota hanya menangani sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Provinsi Lampung dalam mengelola SMA dan SMK berbeda jauh dengan saat dikelola oleh Pemkot Bandarlampung. Pemkot Bandarlampung dengan program unggulannya Bina Lingkungan (Biling), menggratiskan anak – anak dari keluarga yang belum mampu untuk masuk di SMA/K yang terdekat dari rumah tinggalnya.

“Dulu salah satu anak saya masuk SMKN 5 saya tidak mengeluarkan biaya. Rumah saya hanya disurvei oleh pihak sekolah apakah layak atau tidak,” cerita Asep.

Ayah tiga anak ini akhirnya gagal memasukkan anaknya di SMKN 1 yang jaraknya tidak jauh dari rumah tinggalnya.

“Anak saya yang nomor dua sekarang masuk SMK swasta. Saya harus keluar biaya yang tidak sedikit. Coba kalau ada program Biling,tentu nggak seperti ini,” kata Asep.

Pria yang sehari – hari bekerja sebagai tukang memperbaiki  air conditioner (AC) berharap kedepan biling tidak saja berlaku di SMP tapi berlaku juga untuk SMA dan SMK.

“Jujur program Pak Herman HN yang namanya Biling itu sangat membantu orang – orang seperti saya. Kalau tidak ada Biling waduh tidak kebayang saya harus keluar uang untuk biaya uang sekolah anak – anak saya,” kata Asep.

Loading...