Proses Hukum Dugaan Korupsi Dana Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang

  • Bagikan

Tindak Pidana Korupsi  dapat dilakukan siapa saja dan dimana saja. Upaya pemberantasanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkadang terlihat lebih sulit. Padahal sesungguhnya sederhana saja asalkan aparat penegak hukum memiliki kemauan secara serius dalam pengungkapannya.

Aparat penegak hukum juga terkadang terlalu antusias dalam penetapan tersangka, namun tidak dibarengi dengan kesiapan data dan bukti-bukti yang akurat sehingga menjadi malapetaka bagi tersangka karena nasibnya dapat digantung bertahun-tahun.

Keteledoran aparat dalam menetapkan tersangka dengan tidak dikuatkan dengan bukti-bukti akan berakibat buruk pada proses penegakan hukum dan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa  tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).

Menggantung status tersangka selain bertentangan dengan KUHAP  juga bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1)  dan Pasal 9 Ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR))yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan, Ratifikasi dan Aksesi yang menjelaskan Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6 Ayat (1)).

Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian (Pasal 9 Ayat (1).

Terkait persoalan di atas, di Provinsi Lampung pada tahun 2009 diduga telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Korupsi /Penggelapan Dana Koeperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Bandar Lampung yang terjadi dari tahun 2004-2007 dengan kerugian diperkirakan sekitar Rp. 657.756.272 (enam ratus lima puluh tujuh juta, tujuh ratus lima puluh enam ribu, dua ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: LP/B-041/II/2008/Siaga Ops, tanggal 22 Februari 2008. Dari Laporan tersebut, oleh Direktur Reserse Kriminal Kasat III Tipikor Polda Lampung  terhadap SAININ NURJAYA Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang ditetapkan sebagai TERSANGKA.

Status hukum tersangka Ketua Koperasi TKBM sejak tahun 2009 hingga 2016 (tujuh tahun) terhambat karena yang bersangkutan tidak melengkapi berkas laporan keuangan Koperasi TKBM sebagaimana yang diminta oleh aparat kepolisian dan kejaaan serta Kantor Akuntan Publik.

Penyidik Polda Lampung mendapat arahan dan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara tersebut harus dilakukan audit untuk menentukan kerugian yang telah digelapkan pelaku SAININ NURJAYA. Penyidik Polda Lampung telah menyampaikan surat kepada Pimpinan Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan berdasarkan Surat Nomor: B/266/II/2010/Ditreskrim Tanggal 22 Februari 2010, Perihal: Permintaan Audit Terhadap Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang Bandar Lampung.

Terhadap surat tersebut, Kantor Akuntan Publik ISS membalas surat Penyidik Polda Lampung yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung u/p. Kasat III Tipikor tanggal 4 Juni 2010 yang intinya bahwa Kantor  Akuntan Publik ISS tanggal 8 April 2010 meminta data-data untuk melakukan audit prosedur yang disepakati terhadap Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.

Adapun data-data yang diminta adalah Buku bank (termasuk buku tabungan dan rekening koran sebagai bukti pendukung), Rekapitulasi Kas Keluar Masuk (termasuk bukti-bukti pengeluaran kas sebagai bukti pendukung), Buku Jurnal Umum, Rekapitulasi Pendapatan Kesejahteraan, Asuransi dan Administrasi/HIK (termasuk bukti-bukti penerimaan/penagihan/amprah sebagai bukti pendukung) dan Rekapitulasi Pengeluaran HIK.

Data-data yang diminta tersebut dari  Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang  baru rekening koran dan tabungan koperasi TKBM tahun 2004-2007, amprah manifesto bongkar muat selama 2004-2007 sehingga audit tidak dapat dilaksanakan.

Bukan hanya pihak Kantor Akuntan Publik ISS, Penyidik Polda juga menyampaikan surat yang sama untuk meminta data untuk diaudit prosedur yang disepakati kepada Ketua Koperasi TKBM dengan surat Nomor: B/915/VII/2010/Ditreskrim Tanggal 2 Juli 2010.

Dari uraian di atas, kami yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BURUH/TKBM PELABUHAN PANJANG:

1.      FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PANJANG BERSATU (FKMPB);
2.      FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI SELURUH INDONESIA –  KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI SELURUH INDONESIA (F.SP.TSI-KSPSI);
3.      KOMITE PEMANTAU KEBIJAKAN & ANGGARAN DAERAH (KPKAD);
4.      LEMBAGA ANALISA NASIONAL DEMOKRASI ANTI KORUPSI (LANDAK);
5.      IKATAN KELUARGA BURUH KOTA BANDAR LAMPUNG (IKBL);
6.      PERJUANGAN RAKYAT NUSANTARA (PERNUSA);
7.      LAMPUNG CORRUPTION WATCH (LCW).

Menyatakan sikap:
1.       Mendesak Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menuntaskan Dugaan Tindak Pidana Korupsi /Penggelapan Dana Koeperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Bandar Lampung tahun 2004-2007 karena sejak tahun 2009 tidak tuntas hingga saat ini;

2.       Segera menangkap dan menahan Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan memproses hukum sesuai dengan waktu yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3.       Data untuk  diduga belum atau tidak diberikan oleh Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, maka Penyidik dan Penuntut Umum dapat memberikan masukan kepada auditor untuk mengaudit semua anggaran Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dengan Hasil Total Lost. Dengan demikian kerugian negara bukan hanya Rp. 657.756.272 (enam ratus lima puluh tujuh juta, tujuh ratus lima puluh enam ribu, dua ratus tujuh puluh dua rupiah), melainkan puluhan milyar karena Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tidak dapat membuktikan data-data penerimaan dan pengeluaran Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang secara keseluruhan.

TIM ADVOKASI BURUH/TKBM PELABUHAN PANJANG:

 

  1. M. AHMAD MUHARAM Ketua FKMPB (Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu)
  2. EDI ASUHAN Ketua F.SP.TSI-KSPSI Lampung (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia –   Konfederasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh  Indonesia)
  3. ANSORI, SH.MH Koordinator Presidium KPKA (Komite Pemantau Kebijakan & Anggaran Daerah)
  4. MUHADI Ketua LANDAK (Lembaga Analisa Nasional Demokrasi Anti Korupsi)
  5. HENDRA EMAN Ketua IKBL (Ikatan Keluarga Buruh Kota Bandar Lampung)
  6. MARBAWI Ketua PERNUSA (Perjuangan Rakyat Nusantara)
  7. HUSNI MUBAROK Ketua LCW (Lampung Corruption Watch)

 

  • Bagikan