Beranda News Kesehatan Proses Pengaktifan Kartu BPJS Berubah Jadi 14 Hari

Proses Pengaktifan Kartu BPJS Berubah Jadi 14 Hari

69
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Terhitung sejak 1 Juni 2015, ‎proses aktivasi atau pengaktifan kartu peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) khusus Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (PBP) berubah dari 7 hari menjadi 14 hari.

Dengan demikian, peserta BPJS PBPU dan PBP yang baru mendaftar baru dapat menggunakan layanan kesehatan dari BPJS dalam waktu 2 pekan kemudian. Dalam proses aktivasi tersebut maka peserta harus menggunakan biaya pribadi jika ingin berobat.

Menurut Kepala Unit Manajemen Pelayanan Primer Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Lampung Utara (Lampura), Tri Harti Nova‎ baru – baru ini, perubahan masa aktivasi ini berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

“Sistem BPJS ini kan gotong royong karena gotong royong seluruh penduduk Indonesia maka untuk menghindari kecurangan atau keuntungan yang didapat peserta dengan adanya asuransi, ada masa tunggu selama 14 hari,” kata dia.

Selain untuk mencegah terjadi kecurangan, ia juga mengatakan perubahan peraturan ini juga untuk menggugah masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedari dini dan bukan karena sakit baru mau menjadi peserta JKN.

“Jadi yang diinginkan pemerintah, seluruh penduduk indonesia ini jadi peserta JKN bukan karena sakit tapi karena diwajibkan pemerintah dan ini juga nanti berguna bagi peserta,” tuturnya.

Menurut Tri Harti, dengan pemberlakuan peraturan baru ini maka secara otomatis peserta BPJS baru dapat menggunakan layanan JKN dalam waktu dua pekan sejak pendaftaran. Apabila peserta hendak berobat selama proses aktivasi maka peserta tersebut harus menggunakan pelayanan kesehatan sendiri alias merogoh kocek pribadi. “Kalau memang seperti itu, kami memang enggak bisa bantu. Peserta harus membayar pelayanan kesehatan sendiri,” imbuhnya lagi.

Tri Harti juga menyatakan bahwa pendaftaran kelas untuk peserta BPJS bagi sebuah keluarga harus dalam satu kelas yang sama dan tidak diperkenankan beda kelas. Begitu pun jika ada sebuah keluarga yang hanya ingin mendaftarkan salah satu atau hanya beberapa anggota keluarganya, hal itu tidak diperkenankan karena seluruh keluarga harus didaftarkan jika ingin menjadi peserta JKN BPJS.

“Satu keluarga harus didaftarkan semua untuk kelas yang sama. Kalau beda kelas dan ada beberapa anggota keluarganya enggak didaftarkan maka prinsip gotong royong itu tidak berjalan jadinya,” papar dia.

Loading...